SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengklaim mampu mengefisiensikan anggaran hingga Rp 100 miliar lebih dari belanja yang berhubungan dengan kepegawaian.
Efisiensi anggaran itu karena ada 12 jabatan eselon II di Pemprov Banten yang kosong.

“Kita menghitung betul analisis beban kerja,” ujarnya.

Kata dia, Pemprov Banten telah mengajukan ke DPRD Provinsi Banten terkait dengan penyusunan organisasi di Pemprov Banten.

“Kita sedang ajukan ke dewan penyusunan organisasi. Dan itu nanti, dengan setelah beban kerjanya sesuai, maka disesuaikan juga kebutuhan organisasi akan leadership yang ada di sana. Yang jelas, kita tidak ada hambatan dalam rangka layanan, indikator kinerja berjalan dengan baik,” tutur Al.

Ia mengatakan, pengisian jabatan yang kosong akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sambil menunggu secara keseluruhan.

“Ke depan, rentang kerja yang sangat fokus seperti pendidikan dan infrastruktur yang akan diperkuat,” tegas Al.

Al mengaku sudah menyampaikan analisis jabatan (anjab) dengan formal ke DPRD Provinsi Banten bahwa Pemprov Banten memerlukan re-organisasi untuk kesesuaian beban kerja.

“Terbukti dengan terpolakan seperti sekarang, semua masih berjalan baik. Bahkan efisiensi lebih dari Rp100 miliar dari berbagai aspek di bidang kepegawaian,” ungkapnya.

Efisiensi pembiayaan itu digunakan Pemprov untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti sekolah dan desa.

“Makanya kita mulai bergerak infrastruktur sampai ke jalan desa. Tahun 2025, kita fokus ke pendidikan dan infrastruktur. Mengikuti UU transportasi, Pemprov membangun jalan desa,” terang Al.

Kata dia, belum diisinya jabatan yang kosong bukan pembiaran. Namun, ia beralasan demi kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja.

“Ini bukan pembiaran ini perhitungan beban kerja. Saya hitung betul anjab,” tuturnya.

Ia mengatakan, penunjukkan Plt untuk setiap jabatan berdasarkan kompetensi dan rentang unit kerja.

“Pada dasarnya OPD itu saling mengisi,” ujar Al.

Kata dia, dampak dari kosongnya jabatan adalah efisiensi anggaran untuk rakyat setiap tahunnya.

“Efek dari menyederhanakan organisasi,” tegasnya. (*)

Editor: Agus Priwandono