CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon pada triwulan pertama tahun 2025 tercatat mencapai 26% dari target PAD sekira Rp800 miliar. Meskipun pencapaian ini terbilang positif, sebagian besar dari pendapatan tersebut masih digunakan untuk membayar utang dan kewajiban anggaran tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Cilegon, Rahmatullah, usai pertemuan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon pada Senin 24 Maret 2025.
Menurut Rahmatullah, realisasi PAD hingga Maret 2025 sudah mencapai di kisaran Rp180 miliar hingga Rp200 miliar. Jumlah itu melampaui target per triwulan yang seharusnya 25 persen dari total target tahunan.
“Artinya ini sudah baik, hanya saja ketika PAD kita sudah menyentuh 26 persen, penggunaannya masih mengalokasikan belanja 2024 yang tersisa, seperti penyelesaian utang kontrak pekerjaan fisik dan pembayaran honor yang belum diselesaikan,” ujar Rahmatullah.
Rahmatullah menekankan bahwa meskipun capaian PAD terbilang positif, alokasi anggaran tahun ini masih banyak terserap untuk membayar kewajiban tahun sebelumnya.
“PAD yang mestinya dibelanjakan di 2025, di triwulan pertama ini justru terserap untuk belanja yang lampau. Artinya, di tahun ini kepala daerah tidak bisa sepenuhnya menjalankan visi dan misinya. Mungkin hanya sekitar 50 persen dari rencana yang bisa direalisasikan karena separuhnya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lama,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa pemasukan dari para wajib pajak tidak diterima sekaligus, melainkan secara bertahap. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah yang ada.
“Pemasukan ini kan bertahap, dan penggunaannya harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan di BPKAD,” katanya.
Rahmatullah berharap, target PAD dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa terealisasi sepenuhnya pada tahun ini.
“Kalau target dari sektor itu bisa tercapai, kita tidak akan terlalu keos. Kepala daerah masih bisa menjalankan program-programnya dengan lebih seimbang,” ungkapnya.
Namun, Ia mengingatkan bahwa program 100 hari Wali Kota juga memerlukan anggaran yang cukup besar, sementara saat ini pemerintah masih berkutat pada persoalan penyelesaian anggaran sebelumnya.
“Masyarakat dan mahasiswa pasti menunggu reaksi cepat dari Pak Wali, program 100 harinya apa saja. Tapi saat ini skala prioritasnya masih pada persiapan arus mudik,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, realisasi program pembangunan tahun 2025 masih akan menghadapi tantangan besar, terutama dalam memastikan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan yang direncanakan.
Editor : Merwanda
