CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID–Larangan study tour yang diberlakukan Pemerintah Kota Cilegon memantik respons dari sejumlah kepala sekolah. Salah satunya dari Kepala SD Peradaban Cilegon, Beben Somantri.
Dalam tanggapannya, Beben tidak menolak sepenuhnya kebijakan tersebut. Namun ia menilai perlu adanya alternatif solusi yang tetap memberi ruang bagi siswa untuk memperoleh pengalaman di luar kelas. Khususnya melalui model wisata edukatif lokal.
“Anak tetap butuh rekreasi, itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Tapi memang perlu pendekatan baru agar tetap aman, terjangkau, dan tetap edukatif,” ujar Beben saat ditemui di kantornya, Rabu (9/4).
Menurut Beben, sekolah bisa memfasilitasi kegiatan rekreasi bersifat edukatif di dalam kota seperti kunjungan ke taman edukasi, museum, atau tempat-tempat rekreasi buatan yang memiliki nilai pembelajaran.
“Kalau semua bentuk study tour dilarang, termasuk yang di dalam kota, seperti ke taman edukasi atau tempat buatan seperti kolam renang, ini perlu dipikirkan ulang. Anak tetap butuh hiburan, anak tetap butuh pengalaman atau mungkin seperti yang biasa dilakukan oleh SD Peradaban itu ke Pulau Merak Kecil,” tuturnya.
Beben juga menekankan bahwa tidak semua siswa memiliki akses rekreasi di luar sekolah. Banyak dari mereka baru bisa merasakan jalan-jalan ketika sekolah mengadakan kegiatan luar kelas.
“Banyak anak tidak pernah rekreasi di luar sekolah. Ketika saya tanya, mereka bilang baru pernah jalan-jalan setelah lulus. Artinya, sekolah justru jadi peluang anak untuk melihat dunia luar,” katanya.
Terkait isu pembiayaan, Beben mengusulkan pendekatan diferensiasi. Siswa yang memiliki kemampuan secara ekonomi tetap dapat mengikuti kegiatan rekreasi, sedangkan yang tidak mampu tidak perlu dipaksakan.
“Bagi yang tidak mampu, ya tidak dipaksakan. Tapi bagi yang punya kesempatan, sekolah seharusnya memfasilitasi. Tidak semua orang tua bisa mengajak anaknya jalan-jalan secara pribadi ke Bandung atau ke Jogja misalnya,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan pihak sekolah agar kebijakan yang diambil bisa lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan tumbuh kembang anak.
“Harapannya pemerintah mengajak ngobrol dulu pengelola pendidikan. Karena pendidikan itu bukan hanya perintah dari pemerintah, tapi juga hasil pemikiran dari masyarakat,” tutupnya.
Reporter : Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
