CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota Cilegon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Aula Bappedalitbang Kota Cilegon, Senin 5 Mei 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon, camat se-Kota Cilegon, serta perwakilan Bappeda Provinsi Banten.
Wali Kota Cilegon, Robinsar, menegaskan bahwa musrenbang merupakan bentuk nyata demokrasi partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang hari ini adalah salah satu tahapan penting yang tidak hanya bersifat seremonial atau menggugurkan kewajiban, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan benar-benar direalisasikan,” tegas Robinsar.
Salah satu fokus dalam RPJMD 2025-2029 adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada.
Robinsar menilai, potensi PAD di Kota Cilegon masih bisa digali lebih dalam dengan mendorong OPD teknis agar lebih kreatif dalam memanfaatkan peluang yang diatur dalam undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah.
“Kita merekomendasikan agar BUMD yang sudah ada seperti Pelabuhan Cilegon Mandiri dimaksimalkan terlebih dahulu. Saat ini pelabuhan tersebut baru berjalan sebatas layanan kapal tunda dan kapal takbut. Ke depan, kita dorong pembangunan remaganya agar memberikan kontribusi lebih besar,” ujarnya.
Robinsar juga menyebut dua lokasi strategis yang perlu dibangun untuk mengangkat sektor ekonomi dan menarik investasi, yakni kawasan Warnasari dan Jalan Lingkar Utara (JLU).
Menurutnya, keberadaan JLU yang menghubungkan Jombang, Purwakarta, Grogol hingga Plumbon akan menjadi akses vital pembukaan kawasan ekonomi baru.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan stabilitas politik dan iklim investasi yang kondusif.
“Kalau kita ingin menarik investor, syaratnya dua: infrastruktur yang mendukung dan iklim politik yang stabil. Ini harus kita ciptakan dan jaga bersama,” ucapnya.
Lebih lanjut, Robinsar menyampaikan bahwa seluruh rencana pembangunan akan tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Tidak semua bisa dibangun sekaligus seperti membangun candi. Tapi yang paling penting itu ada progres yang nyata, bukan hanya rencana di atas kertas,” tandasnya.
Musrenbang RPJMD ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan strategis sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Editor: Abdul Rozak
