SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan beberapa permasalahan dan temuan yang hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Banten. Hal ini disampaikan BPK agar tidak terulang lagi di kemudian hari.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi menyampaikan beberapa permasalahan. Secara garis besar, ada enam permasalahan yang kerap terjadi di hampir seluruh Pemda di Banten.
Pertama, penatausahaan aset tetap (barang milik daerah) dan aset prasarana, sarana, utilitas umum belum tertib. Kondisi ini ditemukan pada seluruh Pemda. Kedua, permasalahan belanja modal ditemukan pada seluruh Pemda. “Di antaranya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang berakibat pada kelebihan pembayaran dan beberapa di antaranya terlambat penyelesaiannya, namun belum dikenakan denda keterlambatan,” ujarnya.
Ketiga, lanjut Firman, pengelolaan pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya memadai. Hal itu juga ditemukan pada seluruh pemda. Keempat, belanja perjalanan dinas yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Kelima, penganggaran pendapatan dan realisasi belanja belum terukur secara rasional dan belum memperhatikan kecukupan kas di kas daerah.
“Terakhir, perencanaan dan pertanggungjawaban belanja dana bantuan operasional satuan pendidikan tidak sesuai ketentuan pada seluruh Pemda,” terang Firman.
Editor: Mastur Huda
