SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Partai Demokrati Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Serang mewanti-wanti agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dapat memaksimalkan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurutnya, penurunan pendapatan yang terjadi di APBD Perubahan 2025 cukup menjadi catatan dan evaluasi bagi Pemkab Serang dan tidak boleh terjadi di APBD murni 2026. Pasalnya, ketika pendapatan turun, maka akan berdampak terhadap belanja daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PDIP, Joko Santoso mengatakan, penurunan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan 2025 cukup menjadi catatan bagi Pemkab Serang. Hal itu tidak boleh kembali terulang di APBD murni 2026.
“Ini yang kita jadikan koreksi, jadi bahan pembicaraan. Apalagi sekarang ini RAPBD perubahan 2025 sebagai fondasi atau batu loncatan dari kepemimpinan baru Kabupaten Serang,” katanya, Jumat 5 September 2025.
Ia mengatakan, pemerintahan telah memasukan visi-misi dan janji politiknya dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) baru yang disusun.
Tentunya, itu akan maksimal di APBD 2026 mendatang. Dengan kondisi seperti itu, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pembiayaan-pembiayaan program yang disusun.
“Jadi memang sangat krusial, waktu pendapatan asli daerahnya turun. Karena kita juga masih punya tanggungan biaya-biaya yang dalam kategori operasional yakni pengangkatan P3K yang jumlahnya masih banyak,” ujarnya.
Selain itu, dalam janji politik yang disampaikan Zakiyah-Najib, khususnya dalam 100 hari kerja, mereka memiliki komitmen untuk menaikan tunjangan bagi guru madrasah, guru ngaji dan lain sebagainya. Ini tentunya akan makin menambah belanja modal.
Ia mengaku khawatir, ketika pendapatannya berkurang dan belanja operasional terus meningkat, maka akan mengakibatkan berkurangnya anggaran-anggaran untuk program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Serang terutama belanja-belanja modal untuk perbaikan jalan, perbaikan sekolah, itu justru tidak ada. Ini sudah dibacakan dan kita nanti lebih dalam lagi kita bahas di KUA PPAS Murni tahun 2026,” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam penyusunan anggaran ke depan, tentunya harus berpihak terhadap masyarakat. Dalam hal ini, anggaran tentunya harus banyak digunakan untuk belanja modal, khususnya pembangunan bukan justru lebih banyak porsinya di belanja operasional.
“Namun jangan sampai juga terlalu optimis dalam pendapatan, ternyata pas akhir tahun karena sudah disesuaikan, maka muncul beberapa program yang harus dikorbankan atau dilaksanakan tapi anggarannya jadi defisit, akibatnya luncurannya besar. Ini diusahakan supaya tahun 2025 ke 2026 ini luncurannya nol. Jadi tidak ada lagi, tidak menanggung beban,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
