SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Proyek pemerintah pusat yang ada dikerjakan pemerintah daerah di Banten tersendat. Hal itu terlihat dari serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang masih 36 persen per 30 September 2025.
Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) per 30 September 2025 baru mencapai Rp14,27 triliun atau 75,01 persen dari pagu anggaran.
Meski tumbuh 0,77 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, tapi penyerapan DAK Fisik masih jauh di bawah target.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Banten, Mohamad Zaki menjelaskan, lambatnya serapan DAK Fisik disebabkan oleh keterlambatan dalam penetapan dokumen dan kesiapan administrasi di sejumlah sektor.
“Tahun ini ada keterlambatan penetapan dan kesiapan dokumen, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Dampaknya, tahapan lelang dan konstruksi jadi terkompresi,” ujar Zaki dalam paparannya dalam Konferensi Pers APBN Kita Regional Banten periode sampai dengan 30 September 2025 melalui zoom meeting.
Zaki menambahkan, DJPb bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan, agar proyek tidak menumpuk di akhir tahun.
“Kami pantau setiap minggu dan dorong percepatan supaya realisasi bisa optimal. Ke depan, perencanaan dan penetapan harus dilakukan lebih awal agar pekerjaan tidak selesai mendadak di penghujung tahun anggaran,” tegasnya.
Dari komponen TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp7,48 triliun atau tumbuh 0,31 persen, didorong peningkatan penyaluran untuk PPPK sebesar 86,18 persen serta bidang kesehatan 12,77 persen.
Dana Bagi Hasil (DBH) naik signifikan 46,06 persen seiring penyaluran DBH Sumber Daya Alam periode kelima. DAK Non Fisik juga naik tipis 0,01 persen karena penyaluran beberapa jenis seperti BOS dan BOP madrasah berjalan lebih cepat.
Namun, lanjutnya, Dana Desa juga melambat 10,86 persen karena sebagian besar desa belum menyerahkan laporan penggunaan dana tahap pertama.
“DAK Fisik mengalami penurunan paling dalam, yaitu 63,44 persen, akibat penurunan pagu anggaran serta keterlambatan pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Reporter : Rostinah
Editor: Agung S Pambudi
