SERANG,RADARBANTEN.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Serang berencana akan membangun sebanyak 324 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di tahun 2026 mendatang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya 221 unit.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah pada saat menyerahkan bantuan Rutilahu kepada warga di tiga kecamatan yakni Kecamatan Pontang, Carenang dan Kecamatan Cikeusal.
Ratu Zakiyah mengatakan, pada tahun ini ada sebanyak 481 unit rutilahu yang sudah selesai dibangun tahun ini, terdiri dari 221 dari APBD Kabupaten Serang, 100 unit dari pemerintah pusat, 37 dari pemerintah provinsi Banten, 25 dari CSR perusahaan dan 98 dari Baznas.
“Saya berharap semoga apa yang didapat bermanfaat buat Ibu-ibu semua dan bisa digunakan dengan aman dan nyaman. Tolong dirawat dengan bertanggung jawab,” katanya saat ditemui di Kecamatan Cikeusal, usai menyerahkan bantuan Rutilahu, Selasa 23 Desember 2025.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih ada sebanyak 7.119 rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang. Ia berharap agar seluruh pihak bisa berkolaborasi untuk ikut menyelesaikan Rutilahu.
“Karena saya yakin perusahaan juga mempunyai itikad baik untuk membantu warganya sehingga dengan demikian adanya kolaborasi dalam rangka wujud sosial itu bisa kita sama-sama bangun ke depan sehingga untuk meminimalisir atau mengatasi penanganan rutilahu yang masih banyak di Kabupaten Serang,” ujarnya.
Ia mengaku, di tahun 2026 nanti, telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sebanyak 324 unit rutilahu melalui APBD Kabupaten Serang.
“Memang ini masih banyak karena di tengah kebijakan fiskal yang sekarang karena kami mengalami pengurangan TKD dan tentunya saya secara pribadi dan pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat terutama perusahaan untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam rangka penanganan rutilahu,” ujarnya.
Ia mengaku memiliki target agar seluruh Rutilahu di Kabupaten Serang bisa tertangani dengan baik. Namun, tentunya pemerintah juga harus berfikir logis dan menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Okeu Oktaviana mengatakan dari 221 unit, ada sebanyak 197 rumah yang dibangun melalui bantuan stimulan dan 21 adalah melalui program bantuan rumah mendesak.
“Bantuan rumah mendesak itu yang khusus penanganan rumah bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial itu ada 21 unit dengan nilai Rp60 juta. Sementara yang BSPS nilainya Rp25 juta,” katanya.
Ia mengatakan untuk tahun 2026, pihaknya telah menganggarkan untuk pembangunan 324 unit Rutilahu untuk BSPS dan rumah mendesak.
“Kemudian kita juga mengajukan BSPS ke pemerintah pusat itu 1.000 unit dan itu sudah kita input di aplikasi sibaru Kementerian PKP. Kemudian kita baru dapat informasi dari bantuan Provinsi Banten, insya Allah tahun depan kita mendapat kuota 100 unit,” pungkasnya.
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor: Agung S Pambudi
