PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Tanggal 20 Februari 2026 merupakan waktu tepat satu tahun Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani–Iing Andri Supriadi memimpin Kabupaten Pandeglang. Dewi-Iing secara resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025.
Baru juga dilantik, visi misi Dewi-Iing terancam karena adanya efisiensi anggaran.
Dalam RPJMD, Dewi-Iing menargetkan perbaikan jalan sepanjang 30 kilometer per tahun.
Namun memasuki awal tahun 2025, pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran Instruksi Presiden, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran.
Sehingga pada Tahun Anggaran Murni 2025, alokasi anggaran dari Rp2,8 triliun dipangkas Rp107,4 miliar. Selanjutnya pada APBD Perubahan mengalami defisit Rp182,9 miliar atau menjadi Rp2,6 triliun.
Anggaran sebesar Rp107,4 miliar itu sebesar Rp80 miliar untuk anggaran perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
Namun karena adanya pemangkasan sehingga semua proyek pembangunan jalan dan jembatan yang sudah tender dini batal dilakukan.
Ada juga perbaikan jalan yang bersumber dari APBN melalui BPJN Banten dengan Program Inpres dan dari Provinsi Banten melalui Program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera).
Dengan anggaran defisit menyebabkan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2025 tidak mendapat alokasi anggaran pembangunan jalan alias nol anggaran karena pemangkasan sampai Rp107,4 miliar.
Selanjutnya masuk tahun 2026, anggaran TKD (Transfer ke Daerah) kembali dipotong sebesar Rp136,9 miliar.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, atas dasar dukungan masyarakat Alhamdulillah Dewi-Iing telah genap memimpin Kabupaten Pandeglang genap 1 tahun.
“Tentu Masih banyak PR Dan harapan-harapan masyarakat yang harus kami realisasikan, khususnya dibidang infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian termasuk pariwisata,” katanya, Kamis, 19 Februari 2026.
Di tengah situasi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja karena ada efisiensi dari pemerintah pusat tentu itu yang menjadi kendala Dewi-Iing untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
“Tapi kami tetap optimis secara bertahap pembangunan Infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang secara bertahap akan terus berlanjut. Karena kami terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat,” katanya.
Sebab tanggung jawab membangun Kabupaten Pandeglang adalah tanggung jawab bersama termasuk tanggung jawab Pemprov Banten dan pemerintah pusat.
“Lewat kolaborasi yang baik alhamdulillah tahun 2025 ini pembangunan jalan yang ditangani Prov lewat program Bang Andra sebesar Rp61 miliar dan lewat Pemerintah pusat sebesar Rp28 miliar kurang lebih, dari APBD Rp25 miliar kurang lebih,” katanya.
Termasuk pembangunan sarana prasarana sekolah sekitar Rp80 miliar kurang lebih.
“Dan memasuki Tahun 2026 Pembangunan Infrastruktur Jalan secara bertahap akan berlanjut. Artinya pembangunan di Kabupaten Pandeglang bukan tidak ada tapi belum merata, karena Pandeglang ini luas,” katanya.
Wabup Iing mengajak, bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menjawab harapan-harapan masyarakat Pandeglang.
“Insya Allah dengan Kebersamaan Pandeglang akan berkembang dan maju,” katanya.
Selanjutnya, dari sektor pariwisata sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya dari sektor UMKM.
“Tapi kalau untuk PAD dari sektor pariwisata belum terasa maksimal, karena belum adanya Pajak Hiburan yang kami terapkan. Sejauh ini hanya mengandalkan pajak dari sektor PBB dan perizinan pariwisatanya saja,” katanya.
Meskipun setelah dievaluasi masih banyak tunggakan pajak PBB dari sektor wilayah pariwisata dan masih ada pariwisata yang belum melengkapi perizinan.
“Sehingga ini akan menjadi bahan evaluasi kami agar PAD dari sektor pariwisata bisa lebih maksimal,” katanya.*
Editor : Krisna Widi Aria
