SERANG – Secara mengejutkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Herri Rumawatine mengkritik keputusan pimpinan DPRD Provinsi Banten yang menunda pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten. Kritik disampaikan dalam rapat paripurna pandangan Gubernur Banten tentang Perda UMKM, Selasa (22/12/2015).
Menanggapi kritikan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, tidak ada satupun keputusan yang diungkapkannya ke publik tanpa dari hasil rapat yang melibatakan pimpinan dewan atau anggota dewan.
Baca Juga : Anggota DPRD Kritisi Kebijakan Pimpinan Dewan Menunda Pembentukan Bank Banten
“Tidak ada satu pun keputusan saya yang bukan atas dasar kolektif kolegial. Semuanya berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak benar jika disebut keputusan pribadi,” kata Asep, saat ditemui di ruang kerjanya setelah paripurna.
Asep menilai, kritikan yang dilontarkan Herri merupakan kesalahpahaman. Asep menduga, Herri belum mendapatkan informasi terkait keputusan penundaan bank tersebut dari pimpinan fraksinya. “Saya rasa Pak Herri belum dikasih tahu ketua fraksinya. Penundaan itu kan hasil second opinion yang dihadiri pimpinan dewan dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakatnya pun yang memahami soal perbankkan,” kata Asep.
Sebelumnya, Herri Rumawatine mengkritik keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Banten terkait keputusan menunda pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten hingga masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten habis.
Herri menilai, dalam pengambilan keputusan tersebut Pimpinan Dewan terkesan keputusan pribadi, karena tanpa melibatkan anggota dewan atau mensosialisasikan kepada anggota dewan.
“Saya mempertanyakan forum apa yang digunakan oleh pimpinan dewan dalam mengambil keputusan penundaan pembentukan Bank Banten. Seharusnya pengambilan keputusan harus melalui mekanisme yang berlaku, tidak bisa seenaknya. Di media saya baca pimpinan dewan menunda Bank Banten, tapi dalam pengambilan keputusannya harus melibatkan anggota dewan, kalau pun hanya pimpinan, harus ada sosialisasi,” kata Herri. (Bayu)
