• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Tangguhkan UMK, Izin Perusahaan Ditutup

Aas Arbi by Aas Arbi
Sabtu, 21 November 2015 13:36
in Berita Utama
Tangguhkan UMK,  Izin Perusahaan Ditutup

ilustrasi (.net)

SERANG – Pjs Bupati Serang Hudaya Latuconsina menegaskan, bakal menutup izin perusahaan jika menangguhkan upah minimum kerja (UMK) sebesar Rp3,01 juta sesuai yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Soalnya, besaran UMK yang diusulkan diklaim sudah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Hudaya mengatakan, UMK ditetapkan oleh Gubernur Banten pada Sabtu (21/11/2015) sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015. Perhitungan berdasarkan PP tersebut, dinilai menjadi dasar yang tidak bisa diabaikan, walaupun rekomendasi Bupati dan Walikota se-Banten melebihi perhitungan PP. “Semua perhitungan UMK akan digiring penetapannya melalui PP 78,” ungkapnya yang diwawancarai wartawan usai kegiatan simulasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 di depan Pendopo Bupati, Sabtu (21/11/2015) siang.

RelatedPosts

kekerasan terhadap perempuan dan anak

Yayasan PULIH Gelar Monev Akhir Program Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Sabtu, 21 November 2026 17:51
Korban Banjir Bandang Sungai Cisemeut

Hari Ketiga Pencarian, Korban Kedua Banjir Bandang Sungai Cisemeut Ditemukan Meninggal

Sabtu, 21 November 2026 15:21
Kebakaran Baduy Lebak

Kebakaran Permukiman Baduy, Pemprov Banten Salurkan Bantuan

Sabtu, 21 November 2026 15:14
Riyaye Budaye 2026

Riyaye Budaye Jadi Momentum Kenalkan Permainan Tradisional kepada Anak-anak Cilegon

Sabtu, 21 November 2026 13:17

Hudaya Mencontohkan, seperti Kota Tangerang yang UMK-nya sampai Rp3.11 juta. Padahal, setelah diitung sesuai PP 78 hanya sekira Rp3,04 juta. Begitu pun, Kabupaten Tangerang yang mengajukan UMK Rp3.11 juta. Sementara sudah bisa dipastikan jika UMK sesuai PP 78 sama dengan Tangerang Selatan (Tangsel) sekira Rp3,02 juta. “Di Kabupaten Serang, walaupun buruh menghendaki UMK Rp3,1 juta, kita pastikan UMK bakal sesuai rekomendasi kami berdasarkan PP 78 yaitu Rp3,01 juta,” jelasnya.

Disinggung soal potensi penangguhan UMK oleh pengusaha, Hudaya siap mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan. Malah, menurutnya, upah yang harus diberikan perusahaan kepada buruh harus lebih besar daripada UMK. Karena, UMK sebatas garis pengamanan agar perusahaan tidak memberikan nilai upah lebih rendah daripada itu.

Meski demikian, Hudaya bisa memahami jika memang kondisi keuangan perusahaan sedang tidak bagus. “Kalau perusahaan menangguhkan, itu haknya, boleh-boleh saja. Tapi, harus jujur. Artinya, jika memang produktivitasnya lagi turun yang berdampak pada kondisi keuangan, kita pahami itu. Sebaliknya, kita akan coba lebih tegas sekarang menjaga penyelenggaraan perubahan aturan penetapan UMK. Kalau tidak sesuai, kami bisa sampai menutup izin usahanya,” katanya.

Untuk itu, Hudaya menegaskan bahwa Pemkab sudah tidak bisa lagi mengajak kesepakatan dengan buruh yang tidak mau menggunakan dasar PP 78 Tahun 2015. Menurutnya, saat ini bukan persoalan setuju dan tidak setuju, karena Pemkab hanya menjalankan tugas sesuai yang ditetapkan secara nasional. “Kalau tidak mau, ya sudah. Karena PP sudah menjadi pedoman kita, harus dilaksanakan,” tegasnya.(zai)

Tags: umk 2016
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Ratusan Kader HMI Banten Ikuti Kongres Ke-29 di Pekanbaru

Next Post

Bukan Rahasia, KIP: Buka Rekaman Ketua DPR

Next Post
Bukan Rahasia, KIP: Buka Rekaman Ketua DPR

Bukan Rahasia, KIP: Buka Rekaman Ketua DPR

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
UMK Tangsel 2027

UMK Tangsel 2027 Belum Jelas, Disnaker Tunggu Formula Penghitungan Upah Minimum Terbaru

Selasa, 27 Oktober 2026 18:57

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

kekerasan terhadap perempuan dan anak

Yayasan PULIH Gelar Monev Akhir Program Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak

by Haidaroh
Sabtu, 21 November 2026 17:51
0

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Yayasan PULIH menggelar kegiatan pemantauan dan evaluasi akhir pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan...

peserta lolos seleksi BAZNAS Cilegon

15 Peserta Lolos Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Cilegon, 10 Nama Bakal Diserahkan ke Wali Kota

by Adam Fadillah
Sabtu, 21 November 2026 16:43
0

CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak 15 peserta lolos seleksi kompetensi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon periode 2027–2032....

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.