SERANG – Laporan Gubernur tentang pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 akhirnya disetujui oleh DPRD Banten dan disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Namun, persetujuan DPRD Banten bukan tanpa syarat sebab DPRD Banten melalui Badan Anggaran (Banggar) memberikan 18 rekomendasi untuk ditindaklanjuti Gubernur Banten.
Pelaksana Harian Banggar DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, ke-18 rekomendasi Banggar merupakan rangkuman dari pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten dalam rapat pleno Banggar. “Selain Banggar menyampaikan rekomendasi, masing-masing fraksi juga memberikan saran kepada Pemprov Banten untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten kota dan antar SKPD demi kesesuaian program dan kegiatan lebih tepat sasaran. Selama ini koordinasi pemprov dan kabupaten kota masih kurang sinergis,” kata Budi saat menyampaikan laporan Banggar DPRD dalam rapat paripurna, Rabu (3/8).
Semua rekomendasi Banggar, kata Budi, merupakan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
Ke-18 rekomendasi tersebut, antara lain Pemprov Banten agar melakukan terobosan penggunaan anggaran melalui implementasi pembangunan yang baik, terukur, terarah, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian, Pemprov diminta melakukan upaya kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pajak daerah non-pajak, dengan cara meningkatkan sumber daya masyarakat dalam berbagai bidang seperti wisata bahari, wisata budaya, dan agrowisata; Gubernur dan jajarannya melakukan evaluasi kepada pemerintah kabupaten kota terhadap rendahnya serapan bantuan keuangan yang diberikan; Pemerintah Provinsi Banten agar memperbaiki kualitas perencanaan penganggaran khususnya pendapatan.
Selanjutnya, pemerintah daerah harus merencanakan pendapatan dengan terukur, rasional, dan memiliki kepastian hukum, serta dapat dipetakan pada sumber-sumber pemasukan potensial bagi pendapatan kas daerah; dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD tahun anggaran 2015 sebesar Rp1,1 triliun lebih, Gubernur harus memberikan sanksi kepada SKPD yang bersangkutan, yaitu dengan pengurangan anggaran berikutnya. “Jadi, Pemprov ke depan harus mendahulukan program pembangunan, bukan mendahulukan anggaran baru menyusun program. Semoga pelaksanaan APBD 2016 lebih baik dari APBD 2015,” jelas Budi.
Selain menyampaikan rekomendasi, Banggar DPRD Banten juga memberikan apresiasi atas capaian kemajuan pembangunan pada tahun anggaran 2015 termasuk laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan APBD Banten 2015, yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). “LHP BPK mendapatkan WDP, kami mengapresiasi hal ini memang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami juga mengapresiasi Gubernur Banten telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBD 2015 pada 16 Juni 2016 lalu. Kemudian dilanjutkan pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah sehingga akhirnya hari ini diputuskan raperda-nya karena telah memenuhi aspek kepatutan dan kewajaran,” katanya.
Usai mendengarkan penyampaian laporan Banggar, Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah yang memimpin rapat kemudian mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Perda, setelah pimpinan dan anggota DPRD Banten yang hadir menyampaikan persetujuannya. “Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Banggar sebagai hasil kerja Pansus LKPj. Semoga ditindaklanjuti Pemprov Banten demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Banten yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Rano Karno menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Banten yang menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun 2015 menjadi peraturan daerah. “Hasil ini kemudian akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi perda,” katanya.
Terkait ke-18 rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Banten, Rano mengaku akan menindaklanjuti. “Semoga sinergi yang selama ini telah terlaksana dengan baik dapat terus ditingkatkan agar terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Semua saran, masukan, dan kritikan DPRD Banten akan kami tindak lanjuti sesuai aturan dan kewenangan Pemprov,” jelas Rano. (Deni S/Radar Banten)
