SERANG – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menunda menyalurkan dana alokasi umum (DAU) tahun 2016 kepada 169 daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, enam kabupaten kota di Banten dan Pemprov Banten juga termasuk di dalamnya.

Berdasarkan PMK Nomor 125/PMK 07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU tahun 2016, disebutkan bahwa Pemprov Banten terkena penundaan penyaluran DAU sebesar Rp125,52 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp128,72 miliar, Kabupaten Tangerang Rp216,64 miliar, Kota Cilegon Rp87,76 miliar, Kota Tangerang Rp159,6 miliar, Kota Serang Rp70,36 miliar, dan Kota Tangerang Selatan Rp105,28 miliar. Penundaan penyaluran DAU dibagi selama empat bulan, mulai September sampai Desember.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ditandatangani pada 16 Agustus lalu, penundaan DAK dilakukan untuk pengendalian pelaksanaan APBN tahun 2016 terhadap penyaluran sebagian DAU untuk 169 daerah sebesar Rp19,41 triliun. Selain itu, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian DAU didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016 yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

DAU yang sebagian penyalurannya ditunda dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 2016 bila penerimaan negara mencukupi. Namun, apabila tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran 2016, DAU yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, turunnya PMK 125 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU, jelas mengganggu perencanaan penganggaran di daerah. Sebab, menurutnya, harus ada penyesuaian rancangan belanja pada struktur APBD Perubahan. “Jadi, ini menjadi problem bagi daerah. Ini yang repot perlu ada rasionalisasi, untuk pemenuhan kebutuhan itu. Kita lagi nyisir kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan SKPD. Yang dirasionalisasi itu Rp125,52 miliar,” kata Hudaya.

Menurutnya, yang lebih repot lagi, yaitu ketika pekerjan fisik yang dialokasikan dari DAU ini sudah terkontrak. Di Pemprov sendiri, kata Hudaya, ada dua proyek, yakni pembangunan jalan wilayah utara dan selatan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten sudah terkontrak. “Kemudian yang di DSDAP (Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman), ada proyek pembebasan lahan Cilemer, bantuan permukiman, sanitasi, ini terganggulah. Sangat mengganggu terhadap rancangan program yang akan dilaksanakan. Terlebih yang sudah dikontrak. Kalau di adendum, bisa saja, tapi pengusaha mengerti tidak,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pemprov Banten sudah melakukan pemetaan penyisiran rasionalisasi anggaran dan telah rampung kemarin. “Pemetaan sudah dilakukan dari kemarin (Rabu, 24/8), hari ini (kemarin-red) selesai. Ini harus mengubah Pergub Penjabaran ABPD 2016 juga. Sebentar lagi akan bahas perubahan anggaran,” paparnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang Adang Darmawan mengatakan, berdasarkan PMK 125 Tahun 2016, penundaan DAU untuk Kota Serang sebesar Rp17,59 miliar per bulan mulai September sampai Desember. Dengan adanya penundaan DAU maka Pemkot Serang akan melakukan penyesuaian belanja daerah.

Ia mengaku, tak mengetahui secara pasti alasan Kota Serang mendapatkan penundaan DAU. Hanya saja dalam PMK itu disebutkan penundaan DAU dengan pertimbangan dalam rangka pengendalian APBN, perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan saldo kas akhir tahun. “Walaupun ada penundaan DAU, akan dilakukan penyesuaian terhadap belanja, bukan penundaan gaji,” ujarnya.

Kata dia, terkait penundaan DAU itu, TAPD Kota Serang akan melakukan rapat untuk mencari solusinya. Selain penundaan DAU, DAK juga dipotong sepuluh persen pada Februari lalu. Selain itu, bagi hasil pajak dan non pajak juga dikurangi Rp9,63 miliar. Bahkan, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan juga akan ditunda pada triwulan IV.

Adang mengatakan, DAU Kota Serang tahun ini Rp647,98 miliar. Setelah dipotong penundaan DAU maka besarannya menjadi Rp577,58 miliar. “Silpa tahun kemarin Rp182 miliar, tapi tidak bisa menutupi penundaan DAU ini karena sudah ada peruntukannya. Untuk itu, harus ada penyesuaian belanja,” ujarnya.

Ia berharap anggaran Rp70,36 miliar itu benar-benar ditunda dan akan dibayarkan kembali ke daerah. “Saya juga tidak tahu kapan akan dibayarkan kembali,” tutur Adang. (Aditya R-Rostina/Radar Banten)