PANDEGLANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam (22/9), melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon. Informasinya, KPK mengamankan 10 orang dan salah satunya adalah Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut.

“Menegakkan korupsi memang sudah sebuah keniscayaan. Saya menghargai proses hukum dan yang dilakukan KPK,” ujar WH kepada awak media sebelum membuka MTB XC Marathon,  Sabtu (23/9).

Meski melibatkan kepala daerah, WH mengaku tidak prihatin atas proses penegakan hukum yang dilakukan KPK tersebut. “Yah prihatin gimana? karena itu fakta-fakta yang harus ditegakkan, harus diproses secara hukum,” tutur WH.

Dengan gencarnya penindakan yang dilakukan KPK, menurut WH, harusnya lebih meningkatkan kehati-hatian, kewaspadaan, dan kejujuran pejabat dan kepala daerah.

“Saya di setiap apel, di setiap kesempatan, saya bilang jangan lakukan korupsi, tunjangan kita sudah cukup, syahwat untuk berbuat tidak jujur dan menguasai hal orang lain tinggalkan. Saya sampaikan berulang-ulang,” kata WH.

WH meyakini penindakan yang dilakukan KPK tadi malam merupakan kasus lama yang sudah diperhatikan oleh KPK. “KPK tidak akan serta merta melakukan tindakan,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait adanya kegiatan OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 10 orang yang berhasil diamankan.

“Di antaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta,” terang Febri.

Terkait motif OTT tersebut, Febri menjelaskan jika kegiatan penindakan yang dilakukan untuk kesekian kalinya tersebut, diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu kabupaten/kota di Banten. ”Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti,” paparnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)