SERANG – Sejak mundurnya tiga dokter spesialis, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten harus bersusah payah mencari penggantinya. Kendati demikian, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Sigit Wardojo menargetkan pada 2018 dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten baru bisa kembali terisi.
Untuk diketahui, kalangan anggota Dewan menilai munculnya berbagai persoalan di RSUD Banten masuk kategori akut. Sehingga, hal itu harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak eksekutif agar pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi fokus Pemprov Banten berjalan. Setelah persoalan gedung baru yang mangkrak, pihak RSUD Banten harus kehilangan tiga dokter spesialis bersamaan per 1 November 2017. Kondisi itu dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan kesehatan di RSUD milik Pemprov Banten.
Sigit mengatakan, pihaknya masih berusaha mencari penggantinya. Ia enggan manarget kapan bisa mendapatkan tiga dokter spesialis. Alasannya, mencari dokter spesialis tidak mudah. “Mencari dokter spesialis itu enggak mudah, tapi kita optimistis bisa ketemu yah. Mudah-mudahan awal tahun (2018) sudah ada lah,” ujarnya kepada wartawan, saat ditemui di KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (8/11).
Sigit mengaku, mundurnya tiga dokter spesialis tersebut mengganggu pelayanan yang selama ini sudah berjalan normal. Namun kondisi tersebut, Sigit mengklaim, bisa diatasi dengan memaksimalkan dokter-dokter yang ada. “Iya, mundurnya tiga dokter sedikit mengganggu pelayanan, tapi tidak signifikan,” terangnya.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya akan memaksimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi atau universitas yang memiliki fakultas kedokteran seperti Univeristas Indonesia dan lainnya.
Disinggung mengenai mundurnya tiga dokter spesialis disebabkan oleh pengelolaan dana jasa pelayanan (jaspel), Sigit membantah. Menurutnya, yang mengundurkan diri dari RSUD Banten berdasarkan laporan yang didapatnya karena alasan pribadi. “Yang satu karena alasan keluarga, yang satu ingin pulang kampung, dan yang satu lagi ingin kerja di Tangerang. Jadi enggak benar itu,” katanya.
Ia menjelaskan, dana jaspel yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang telah disusun di dalam sistem. Ia mengungkapkan, setiap pelayanan akan masuk dalam sistem dan tidak bisa diubah. Selain itu, penyaluran jaspel juga tidak bisa disamaratakan. Ia mencontohkan pelayanan operasi bedah dengan dokter yang memberi obat akan berbeda jaspelnya.
“Jadi, enggak benar kalau penyaluran jaspel acak-acakan, itu ada rumusnya. Dan, jaspel itu juga diatur oleh pergub nominalnya,” jelasnya.
“Kalau total yang diterima dokter itu macem-macem, saya enggak hafal. Tapi intinya diberikan sesuai dengan tindakan,” tambah Sigit.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Banten Susi Badrayanti membenarkan ada dokter spesialis yang keluar. “Iya, ada yang keluar. Yang satu alasannya karena tinggal di Tangerang,” ujarnya singkat tanpa menjelaskan alasan yang lainnya.
Kata dia, untuk mengantisipasi kekurangan dokter spesialis, pihaknya sedang merekrut dokter spesialis dengan program wajib kerja dokter spesialis (WKDS) dari Kementerian Kesehatan. “Kita sedang merekrut dokter spesialis dengan program WKDS,” tandasnya. (Fauzan D/RBG)
