SERANG – Ada tiga pertambangan pasir di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang diduga ilegal. Selain terindikasi tidak memiliki izin, kegiatan pertambangan ini telah meresahkan dan merugikan warga. Hal ini ditemukan oleh Kader Muda Persatuan (KMP) Banten saat melakukan investigasi ke lokasi kegiatan eksploitasi.
Tiga titik pertambangan pasir itu berlokasi di kampung Pamekser RT 12/3, Desa Batu Kuda, dengan luas galian kurang lebih 9000 meter yang dimiliki FM. Kedua, di lokasi yang sama, di Kampung Pamekser RT 12/3, Desa Batu Kuda, luas galian kurang lebih sekitar 8000 meter, pemilik AO. Ketiga, di Kampung Kerapcak, Desa Batu Kuda, luas galian kurang lebih sekitar 1800 meter, pemilik MI.
Ketua Kader Muda Persatuan (KMP) Banten Usep Saefudin mengatakan, KMP sebagai lembaga edukasi dan advokasi yang fokus terhadap pendampingan dan pembelaan masyarakat telah menerima pengaduan. Ada tiga titik galian pasir diduga ilegal yang berlokasi di Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.
“Galian pasir berlangsung selama tiga tahun. Sudah cukup meresahkan dan merugikan warga. Baik akses jalan, rusaknya sawah, sayuran dan kerusakan mata air. Dampaknya, kerusakan lingkungan yang cukup parah,” kata dia saat konferensi pers, di Kantor DPW PPP Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (26/2).
Setelah melakukan investigasi secara menyeluruh ke lokasi kegiatan eksploitasi alam itu, kata Usep, beberapa pengusaha telah melakukan galian pasir dengan cara menggunakan alat berat.
“Semakin banyak perusahan membeli sawah untuk dikeruk pasirnya. Dalam sehari saja, dari tiga galian pasir tersebut menghasilkan kurang lebih dari 100 truk pasir, yang dibawa ke sejumlah wilayah di Banten,” paparnya.
Atas dasar tersebut, KMP Banten akan melakukan upaya hukum baik non litigasi atau litigasi sebagai langkah pembelaan terhadap masyarakat, sebagai korban langsung kerusakan atau pencemaran.
“Yang nyata-nyata telah bertentangan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.” Tambahnya, sebagaimana Pasal 60 Jo. Pasal 104 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Langkah hukum yang akan, Usep tempuh, pertama melakukan upaya hukum gugatan tanggung jawab pidana mutlak atau strict liability karena di dalam unsur pasal 88 UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. ”
“Tidak perlu dibuktikan lagi, karena masyarakat sudah merasakan dampak dan kerusakan eksploitasi galian pasir secara brutal,” terangnya.
Kedua, melakukan upaya hukum gugatan tanggung jawab perdata atau ganti rugi baik classical action, atau gugatan kelompok masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap korban.
“Kami akan lakukan koordinasi mediasi dan konsolidasi dengan stakeholder, pemangku kebijakan baik pusat dan daerah, unsur Bupati atau Gubernur untuk meminta menutup seluruh galian pasir yang tidak berijin,” pungkasnya.
Iqbal, Warga Mancak mengatakan pertambangan pasir ini, dilakukan tanpa memikirkan dampak atau kerusakan yang akan terjadi. Banyak yang mengadu akan kegelisahan warga.
“Sawah di sekitar pertambangan, ada lima kotak yang tidak tergarap setelah satu tahun pertambangan. Dan di bawah pertambangan pun ada delapan kotak yang tidak tergarap,” terangnya. (Anton Sitompul/antonsutompul1504@gmail.com).
