TANGERANG – Pemprov Banten mulai menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 tentang Pendidikan Gratis pada SMA/SMK dan Sekolah Khusus (Skh) Negeri kepada sekolah. Kemarin (27/8), giliran pertama adalah kepala SMAN/SMKN se-Kabupaten Tangerang bertempat di SMAN 1 Kabupaten Tangerang.
Semua kepala sekolah yang hadir menandatangani pakta integritas yang isinya siap menjalankan Pergub Pendidikan Gratis. Mereka juga berkomitmen melaksanakan pendidikan bebas pungutan.
Kepala sekolah yang hadir kemarin mengaku belum memahami isi Pergub pendidikan gratis yang belum lama diteken Gubernur. Mereka meminta penjelasan detil tentang masih dibolehkannya komite sekolah untuk meminta sumbangan pendidikan kepada orangtua siswa.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMA Negeri se-Kabupaten Tangerang Usep Kusmara mengakui belum tahu ketentuan dalam pergub itu. Dia menegaskan akan mempelajari pasal demi pasal terlebih dulu. “Intinya saya siap menjalankan kebijakan gubernur. Tetapi saya belum tahu secara jelas isi pergub karena ini baru sosialisasi,” ucap dia.
Ditanya apakah sekolah gratis dimaksud hanya sebatas bebas iuran bulanan, Usep tidak berkomentar dengan dalih belum membaca pergub itu. Dia mengatakan, iuran bulanan sudah tidak diterapkan.
“Sudah setop semua (iuran bulanan). Terkait pungutan sumbangan silakan tanya ke komite sekolah,” ucap pria yang juga Kepala SMAN 1 Kabupaten Tangerang itu.
Di tempat yang sama, Kepala SMAN 5 Kabupaten Tangerang Isar Dasuki mengatakan, siap melaksanakan pendidikan gratis di sekolahnya. Menurutnya, pendidikan gratis ini adalah sekolah bebas pungutan. “Itu artinya bahwa boleh saja orangtua siswa menyumbang iuran bulanan keagamaan serta biaya lainnya seperti seragam dan studytour,” katanya. Penentuan sumbangan dirembukkan dengan komite sekolah.
Salah satu kepala sekolah yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan, realitas yang terjadi, orangtua siswa masih bingung dengan istilah sekolah gratis. Para orangtua siswa menganggap kata ‘gratis’ diartikan semua kebutuhan sekolah ditanggung Pemprov Banten. Seperti biaya ekstrakurikuler, pengadaan buku, dan seragam sekolah.
“Para orangtua siswa memiliki persepsi berbeda, kata gratis itu diartikan, bahkan ongkos ojek saat anaknya ke sekolah pun dianggap dibiayai pemerintah,” ujar dia.
Kepala Seksi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Adang Abdurahman yang menyampaikan sosialisasi ini memaklumi jika banyak kepala sekolah dan orangtua siswa yang belum mengetahui pergub pendidikan gratis ini. Dalam pasal 32 ayat 1 pergub tersebut menyebutkan komite sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan oleh dana pendidikan gratis.
Sumbangan yang dimaksud dapat berupa uang, barang atau jasa yang bersifat sukarela. Sumbangan ini tidak mengikat dan jumlah dan waktu pemberiannya tidak ditentukan. “Jadi perlu ada penegasan bebas pungutan. Pungutan yang dimaksud adalah iuran rutin bulanan,” kata Adang.
Sebelumnya, lanjut dia, pihak sekolah memungut iuran bulanan sekitar Rp200 – Rp300 ribu per bulan setiap siswa. Sejak awal 2018 iuran tersebut dibebankan pada APBD Provinsi Banten. Jika ada kebutuhan lain, komite sekolah diperbolehkan memungut sumbangan tanpa memaksa.
“Sekolah hanya menyampaikan program apa yang dilakukan, tidak terlibat dalam pembahasan atau pemungutan sumbangan. Itu berdasarkan musyawarah komite sekolah dan orangtua siswa. Intinya sumbangan sukarela, tidak ada kewajiban bagi siswa yang kurang mampu,” jelas dia.
Adang mengatakan, seluruh kepala SMA/SMK Negeri se Kabupaten Tangerang telah menandatangani pakta integritas bahwa siap menjalankan sekolah bebas pungutan. Jika ditemukan ada sekolah yang melakukan pungutan, siap-siap untuk diberikan sanksi. “Kalau ada laporan ya ditindaklanjuti, ada sanksi jika terbukti melanggar,” ujarnya.
Pergub Pendidikan Gratis ini hanya berlaku bagi ratusan sekolah negeri tingkat SMA/SMK dan SKh. Sementara ribuan sekolah swasta tidak bisa menikmati pendidikan gratis ini.
Terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Provinsi Banten, Nurhipalah mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian FKKS terhadap Pergub Nomor 31 itu isinya sama dengan Pergub No 30 tahun 2017 sehingga pihak sekolah sudah memahaminya. “Bedanya kan cuma ada kata gratis saja di Pergub 31, kalau di pergub sebelumnya tidak ada kata gratis,” kata Nurhipalah.
Ia menambahkan, Pergub 31 yang kini diberlakukan sebenarnya telah disosialisasikan FKKS ke semua sekolah. Sehingga pihak sekolah tidak lagi bingung soal partisipasi dari masyarakat dalam biaya pendidikan. “Selama ini kan pihak sekolah bingung, di Pergub No 30 diperbolehkan menerima sumbangan, sedangkan Pak Gubernur melarangnya. Tapi berdasarkan isi Pergub 31, ternyata pihak sekolah masih diperbolehkan menerima sumbangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teranggarkan dalam penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.
Terkait sosialisasi Pergub 31 yang dilakukan Dindik Banten kepada kepala sekolah, Nurhipalah mengaku hal itu sah-sah saja dilakukan, hanya saja pihaknya lebih membutuhkan juknis dan juklak pelaksanaan Pergub 31. “FKKS berharap pergub ini memperkuat kekurangan pembiayaan yang belum bisa didanai oleh APBN dan APBD (BOS dan Bosda), jadi perlu ada juklak dan juknisnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono menegaskan, pergub No 31 ini masih mengakomodasi partisipasi masyarakat. “Sumbangan dari masyarakat untuk memback up dana BOS (bantuan operasional sekolah), yang telah dibayar oleh BOS berarti tidak boleh dipungut oleh sekolah. Untuk sekolah yang mayoritas siswanya mampu dan ingin meningkatkan kualitas sekolah diperkenankan memberikan sumbangan. Cuma tidak wajib,” ujar Agus. (TE-Deni S-Mulyadi/RBG)
