PANDEGLANG – Anggota DPRD Pandeglang menyesalkan pemangkasan bantuan keuangan (bankeu) oleh Pemprov Banten sebesar Rp15 miliar. Pemotongan tersebut dinilai tidak rasional dan berpotensi merugikan masyarakat Pandeglang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi mengaku, keberatan dengan adanya pengurangan dana bankeu tersebut karena bisa mengganggu kegiatan pembangunan.
Tahun ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran telah mebgalokasikan bankeu untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Namun, karena bankeu dipangkas maka proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan terancam batal.
“Pemprov harus mempertimbangkan kembali keputusan itu. Karena kan tendernya juga sudah selesai tinggal pengerjaan. Kalau begini, tentunya akan menghambat pembangunan di Pandeglang,” kata Iing Andri Supriadi kepada Radar Banten, kemarin.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang ini mendesak Pemprov Banten membatalkan keputusan tersebut. Jika tetap dipangkas maka akselerasi pembangunan tidak akan dapat diwujudkan. Akibatnya, Pandeglang akan terus tertinggal dari kabupaten kota lain di Banten.
“Sebaiknya dipertimbangkan kembali, bagaimana bisa tercapai pemerataan dan percepatan pembangunan apabila bankeu dikurangi. Pandeglang ini fiskalnya terbatas dan bankeu ini sangat berarti, kalau terus dikurangi, pembangunan bisa tidak optimal,” ujarnya.
Bapak satu anak ini mengatakan, mekanisme penggunaan bankeu sudah selesai dilakukan oleh Pemkab Pandeglang dan tinggal melaksanakan pekerjaan konstruksi. Soalnya, bankeu tahun 2021 difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Proses tender sudah berjalan dan selesai, kontrak selesai dan tinggal pelaksanaan. Kalau dipangkas bagaimana nasib masyarakat Pandeglang, yang seharusnya menikmati jalan yang bagus, tapi tiba-tiba dikurangi pagunya,” tegasnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang Ade Muamar sependapat dengan Iing Andri Supriadi. Dia menyarankan agar Pemprov Banten melakukan peninjauan kembali mengenai pemangkasan bankeu tersebut.
“Dasarnya apa dipangkas, tolonglah dipertimbangkan kembali. Karena walau bagaimanapun, Pandeglang ini membutuhkan anggaran untuk percepatan pembangunan. Semoga pak WH bisa kembali mempertimbangkan keputusannya,” tukasnya.(dib/tur)
