Polda Banten Diminta Bantu Penyelesaian Konflik PT PN VIII

SERANG - PT Perkebunan Nusantara (PN) VIII meminta bantuan Polda Banten untuk menyelesaikan beragam konflik yang dialami perusahaan milik pemerintah tersebut. PTPN VIII yang wilayahnya berada di Provinsi Banten dan Jawa Barat itu diketahui kerap mendapat gangguan dari sejumlah pihak dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

"Bentuk-bentuk gangguan usaha perkebunan (GUP) seperti pencurian produksi, aksi massa dan lain sebagainya menjadi salah satu tantangan dalam mengelola perusahaan perkebunan negara ini," kata Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat dalam sambutannya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Mapolda Banten, Kamis (25/11).

Yudayat mengatakan, kolaborasi dan sinergitas pemangku kepentingan khususnya aparat penegak hukum (APH) amat penting untuk pengamanan aset perkebunan milik negara yang merupakan obyek vital nasional. Oleh karena itu, ia memohon dukungan kepada Polda Banten dan jajaran terhadap keberadaan PTPN VIII. "Mohon dukungan kepada Bapak Kapolda Banten beserta seluruh jajaran terhadap keberadaan PTPN VIII," ujar Yudayat.

Yudayat menjelaskan, PTPN VIII meruapakan salah satu anak perusahaan BUMN PTPN III (Persero) Holding perkebunan nusantara yang bergerak dibidang perkebunan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Luas aset lahan yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat seluas 113.958,34 hektare.

PTPN VIII memiliki 34 unit kebun dan dua unit usaha yang bergerak dibidang agrowisata dan industri hilir teh. "Komoditi yang dikelola berupa teh, karet dan kelapa sawit. Terdapat tiga kebun sawit dan satu PKS PTPN VIII di daerah Provinsi Banten yaitu Kebun Kertajaya, Bojongdatar, Cisalak Baru, PKS Ini Kertajaya," ungkap Yudayat.

Yudayat mengatakan, sebagai agent of development PTPN VIII sebagai bagian dari BUMN berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. "Selain penghasil devisa negara, PTPN VIII juga dalam pembayaran pajak, program tanggungjawab sosial dan lingkungan," kata Yudayat.

Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dalam sambutannya mengapresiasi kepedulian PTPN VIII terhadap Polri. Rudy mendapat informasi bahwa PTPN VIII memberikan lahannya untuk pembangunan Mako Polres Lebak. "Ternyata Mako Polres Lebak berdiri diatas lahan PTPN VIII, luar biasa ini (kepedulian PTPN VIII-red)," ujar Rudy yang disambut riuh tepuk tangan para pejabat utama Polda Banten, Kapolres Lebak dan Kapolres Pandeglang.

Rudy berharap, kerjasama tersebut terus terjalin baik kedepannya. Dalam sambutannya tersebut, Rudy memberikan perintah kepada Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra dan Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah untuk menjalankan nota kesepahaman yang dibuat antara Polda Banten dan PTPN VIII. Perwira tinggi Polri itu tidak ingin persoalan gangguan operasi yang dihadapi PTPN VIII kembali muncul. "Jangan sampai ada keluhan lagi terkait pencurian, penyerobotan lahan dan lain-lain. Lakukan patroli sekaligus cek lokasi wilayah masing-masing," kata Rudy.

Kepada manajemen PTPN VIII Rudy meminta agar menghubungi Karo Ops Polda Banten Kombes Pol A Roemtaat, Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra dan Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah apabila mendapat gangguan operasi. "Kalau ada apa-apa bisa hubungi Karo Ops atau Kapolres," tutur Rudy. (Fahmi Sa'i)