Menurutnya, website desa akan menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Karena, di website desa ditampilkan produk yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pembeli bisa langsung berkomunikasi. “Misalkan penghasil sayur, melalui website desa itu kita bisa langsung kontak dengan petaninya, jadi masyarakat juga dapat terbantu dengan kehadiran website desa,” ujarnya.
Tatu mengatakan, pemerintah termasuk di level desa dituntut untuk transparan. Melalui website desa ini, pemerintah desa dapat menyampaikan transparansi kepada publik. “Ini sebagai upaya dalam rangka pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan hukum,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, website desa dikelola oleh pemerintah desa. Pihaknya juga sudah memberikan pelatihan kepada perangkat desa untuk penggunaannya.
Ia mengatakan, saat ini sudah ada 101 desa yang terfasilitasi website desa dan sudah ada 20 desa yang bisa diakses. Pihaknya menargetkan website desa akan menyentuh seluruh desa di Kabupaten Serang. “Tahun 2022 kita akan lanjutkan sehingga semua desa dapat terfasilitasi,” ujarnya.
Dikatakan Rudy, website desa bisa menjadi sarana pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat. “Jadi, bukan hanya jualan produk saja, tapi juga bisa menyampaikan kepada masyarakat program apa saja yang sudah dilakukan di desa, ini bisa menjadi brandmark pemerintah desa kepada masyarakat,” pungkasnya. (jek/alt)
