SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan usaha milik daerah atau BUMD Pemprov Banten dinilai perlu dievaluasi, mulai dari struktural maupun program kerja.
Hal itu dibahas dalam acara halal bihalal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten dengan tema reorientasi BUMD Pemprov Banten di Hotel Puri Kayana, Kecamatan Serang, Kota Serang, Selasa, 2 Mei 2023.
RelatedPosts
Ketua KNPI Banten Dwi Nopriadi Atmawijaya mengatakan, BUMD Pemprov Banten saat ini dinilai mengalami disorientasi dengan minimnya sumbangsih terhadap perekonomian di Banten.
“Dibentuknya BUMD ya memang belum ada signifikasi terhadap kontribusi pembangunan atau perekonomian secara umum. Makanya perlu ada evaluasi secara kebijakan, tataran direksi dan komisarisnya, ” kata Dwi kepada wartawan.
Dwi menyebut, beberapa BUMD di Banten saat ini belum menghasilkan pendapatan yang surplus atau melebihi dari target yang ditetapkan.
“Mulai dari pendiriannya beberapa BUMD tidak menunjukan signifikasi persoalan proyeksi bisnis, dibuktikan dengan laporan neraca keuangan yang menunjukan tidak ada surplus di beberapa BUMD. Cuma satu BUMD yang melaporkan audit dan mengalami surplus,” katanya.
Ia pun berharap, Pemrpov Banten bisa membenahi pengelolaan BUMD agar bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Banten.
“Tentunya KNPI mendorong agar BUMD bisa dikelola dengan baik, karena BUMD ini merupakan pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kami harap pendorong ini bisa menyelesaikan berbagai persoalannya agar bisa selaras dengan program Pemerintah dalam pengendalian inflasi daerah, ” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut hadir Staf Ahli Kementerian Perdagangan (Mendag) RI Bidang Manajemen dan Tata Kelola Veri Anggriono Sutiarto.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Aas Arbi
