Lebih lanjut, Nuriah menjelaskan, kalau melihat dari pagu anggaran dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, dapat dibilang minim. Namun, yang penting bisa bergerak karena kondisi tahun 2023 ini luar biasa.

“Semua alokasi anggaran terganggu dengan ada kegiatan-kegiatan lain tidak bisa ditinggalkan, ya seperti Pemilu dan sebagainya. Anggaran itu tersedot ke sana,” katanya.

Lalu, bagaimana Dinas Sosial melakukan upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem? Nuriah mengungkapkan, kalau pihaknya  harus melakukan banyak komunikasi dengan pihak luar. Di antaranya, adalah mengusulkan melalui dana bantuan keuangan dari Provinsi Banten sebesar Rp 200 juta.

“Namun sementara ini uang Bankeu belum cair. Uang itu diperuntukkan melakukan verifikasi data angka kemiskinan ekstrem secara door to door ke lapangan, yang insya Allah angkanya akan turun lagi di tahun 2023 dengan adanya bansos APBN masuk, bansos dari provinsi  masuk , kemudian dari kabupaten melalui BLT-nya masuk, dana desa juga terkonsentrasi di data kemiskinan yang ekstrem,” katanya.

Kemudian, juga dibantu oleh semua OPD harus berembug. Artinya, harus satu pintu dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Misal melalui program RTLH, sekolah gratis, dan kesehatannya gratis. Kita  tuntaskan secara bersama dengan OPD lain,” katanya.

Lebih Lanjut, Nuriah mengungkapkan, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, ia dipercaya atau diberikan tugas kewenangan oleh Bupati Irna Narulita untuk menyelesaikan target penyelesaian SPM (Standar Pelayanan Minimal).

“SPM ini ada lima, perlu diketahui kaitan angka kemiskinan, keduanya kaitan bagaimana anak terlantar, usia lanjut terlantar, kemudian gelandangan dan kebencanaan, itu tugas Dinsos. Tapi Dinsos tidak sendiri, dibantu dengan OPD yang lain,” katanya. (*)

Reporter: Purnama Irawan

Editor: Agus Priwandono