Kajati Resmikan Posko Keadilan, Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mengkhawatirkan

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Didik Farkhan Alisyahdi, secara simbolis meresmikan Posko Akses Keadilan Perempuan dan Anak Kejaksaan Negeri Pandeglang.

Posko Akses Keadilan Perempuan dan Anak Kejaksaan Negeri Pandeglang ini merupakan yang pertama di Banten dan di Indonesia.

"Ini adalah pertama kali di Banten dan juga Kejaksaan se-Indonesia. Ini luar biasa karena dengan adanya posko ini, minimal membuat orang berani melapor karena ada tempatnya, ada tempat untuk mengadu," kata Didik Farkhan Alisyahdi, Senin, 12 Juni 2023.

Ke depan, ungkap Didik, sudah disampaikan kepada kepala Kejari bahwa harus dibuat dengan lebih mudah cara pengaduan dengan cara online atau digital. Cukup pakai barcode, scan, sehingga orang bisa mengadu.

"Karena dunia digital, harus lebih mudah aksesnya. Minimal keberanian melapor sehingga yang selama ini kasus-kasus tindak pidana kejahatan terhadap anak dan perempuan ini lebih banyak dapat diadili atau diselesaikan karena para pelaku yang ada di sekitarnya itu, predator, jangan sampai banyak korban lagi," katanya.

Ketika ditanya peresmian posko ini akankah menyaingi tugas Kepolisian, Didik menampiknya.

https://youtu.be/e3sTu9VQYOA

"Posko Kejaksaan ini kayak posko Pemilu, semua orang boleh melapor ke situ, dari laporan itu akan dianalisis, mana tindak pidana, kalau tindak pidana umum akan melapor sesuai kewenangannya. Kalau tindak pidana umum itu Kepolisian, jadi Kejaksaan melaporkan, tapi kalau tindak pidana korupsi, Kejaksaan bisa nyidik sendiri," katanya.

Posko yang diresmikannya bukan untuk menyaingi Kepolisian, jadi lebih baik ibaratnya dikeroyok. Mengeroyok sebagai pencegahan serta membantu mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Semakin banyak punya posko, semakin bagus. Misalkan, LSM mau buka posko juga semakin bagus. Bukan untuk menyaingi, tetapi mengoroyok untuk mengurangi, bayangkan kalau punya adik terus ada predator, takut kita," katanya.

Korban predator bukan lagi anak perempuan, tetapi juga anak lelaki.

"Angka kasus kekerasan disampaikan Bupati (Pandeglang) tadi, pelaporan tahun lalu, ada 64 kasus. Itu gunung es, di dalamnya lebih banyak lagi, sudah mengkhawatirkan lah sekarang ini, kita punya anak takut jadi korban predator," katanya.

Apalagi, sekarang ini orang kenal di medsos, gampang terpengaruh. Kalau dulu mainnya di rumah, sekarang bisa diakses dimana-mana. Makin bahaya.

"Kemarin berita perempuan kenal di medsos dibunuh di koper, anak kolega kami kenal di medsos, perempuan masih di bawah umur, mau dikerasin melawan lalu dibunuh juga. Sekarang sudah sangat berbahaya. Saya dorong dibuka posko sebanyak mungkin karena semakin banyak tempat mengadu, semakin kita bisa berbuat mengurangi, mencegah korban selanjutnya," katanya.

Kajari Pandeglang, Helena Octavianne, mengatakan bahwa Posko Akses Keadilan Perempuan dan Anak ini hadir di masyarakat.

"Kenapa bertempat di Pendopo, karena ini adalah punya masyarakat Kabupaten Pandeglang. Posko ini milik Pandeglang untuk memajukan masyarakat Pandeglang," katanya.

Ini adalah sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, TNI, dan seluruh Forkopimda.

"Apabila korban perlu psikolog atau psikiater atau bantuan lain, Posko Akses Keadilan Perempuan dan Anak siap. Jadi alhamdulillah, beberapa waktu ini sudah laporan terakhir itu mengenai ITE yang mana pelapor menjadi korban, dia difoto, dan kita dampingi korban," katanya.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, posko ini sangat penting.

"Semoga bermanfaat, jaya selalu Kejaksaan Tinggi Banten maupun Kejaksaan Negeri Pandeglang. Kita bersyukur atas kolaborasi sinergi yang dibangun antara instansi vertikal, khususnya antara Kejaksaan dengan kami, sangat luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Irna mengungkapkan, pada tahun 2022 ada 64 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian, hingga Juni tahun ini, ada 46 kasus serupa.

"Terdiri dari KDRT 11 orang, kekerasan seksual terhadap anak ada 19 orang, kekerasan terhadap perempuan ada 15 korban, dan ada TPPO satu kasus. Ini sangat memprihatinkan, tapi saya yakin, saya tidak sendiri karena ada Forkopimda, kami sangat terbantu dari jajaran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan," katanya.

Selaku Bupati Pandeglang dan mewakili masyarakat, Irna memberikan penghargaan tinggi kepada Kejati Banten dan Kejari Pandeglang.

"Dimana, ini saya baru mendengar, se-Indonesia baru ada di Pandeglang, ada Posko Akses Keadilan Perempuan dan Anak Kejaksaan Negeri Pandeglang. Saya selaku Bupati dan perempuan, juga sangat prihatin ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya. (*)