SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Menjelang tahun politik, biasanya ada banyak informasi-informasi yang sengaja diciptakan untuk memuluskan kepentingan seseorang.
Bahkan, tak sedikit juga informasi-informasi yang beredar tersebut merupakan informasi yang telah usang bahkan informasi bohong atau biasa di sebut dengan informasi hoaks.
Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, tak terkecuali pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Dalam hal tersebut, Pemkab Serang Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang melakukan upaya serius agar informasi hoaks idak menyebar di masyarakat.
Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang Haerofiatna mengatakan, hoaks harus ditangani sesius apalagi menjelang tahun politik.
“Bahaya hoaks sangat luar biasa, apalagi mereka yang minim literasi. Tentunya ini akan berdampak seperti tahun lalu, masyarakat di kotak-kotakan dan dampaknya luar biasa banyak hal negatif yang ditimbulkan,” katanya, saat ditemui radarbanten.co.id, Jum’at 7 Juli 2023.
Dia mengatakan, dalam upaya penanganan informasi hoaks di Kabupaten Serang, ada hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu dilakukan.
“Kami saat ini telah menggalakan literasi digital kepada masyarakat, mudah-mudahan di tahun ini di perubahan kita turun lagi ke lapangan,” katanya.
Saat ini sudah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai literasi digital.
“Seringkali masyarakat hanya melihat judulnya saja tapi tidak dengan isinya, sehingga terkadang salah menangkap informasi,” jelasnya.
Nantinya, KIM akan melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai bagaimana cara untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima.
“Masyarakat juga harus tahu darimana informasi berasal, sumbernya dari mana, isinya seperti apa fakta atau justru hoakz,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga berencana akan membentuk tim khusus yang nantinya akan melakukan penanganan terhadap perita-berita hoaks.
“Kita akan membentuk tim yang akan mengontrol yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Kementrian maupun pihak kepolisian siber. Yang akan kita hadapi kan buzer bukan netizennya, untuk itu kita harus pandai-pandai untuk mengelola informasi ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ahmad Rizal Ramdhani
Editor : Merwanda
