LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) berencana akan melakukan penghapusan tenaga honorer.
Kemenpan RB sedang melakukan simulasi perhitungan pendapatan non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer terkait penghapusan tenaga honorer.
RelatedPosts
Menanggapi rencana tersebut, Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Lebak, Ade Bukhori, mengatakan bahwa saat ini memang pihaknya dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak berkomitmen menuntaskan persoalan honorer di Lebak dengan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan persoalan honorer, memang sudah terbukti kan ya. Ada tahap satu, tahap dua, dan yang kemarin tahap tiga. Ada 1.500 orang dari tahap tiga. Dan ke depan, 500 lebih disiapkan kuotanya untuk temen-temen,” katanya, Rabu, 26 Juli 2023.
Ia menilai, rencana penghapusan honorer itu merupakan hal positif, Karena, persoalan honorer lambat laun bisa selesai.
“Bahkan di tahun ini dan tahun depan, persoalan honorer khususnya di guru bisa segera diselesaikan. Cuma kami berharap juga kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk ke depannya agar segera diperhatikan honorer tendik (tenaga pendidik) yakni temen-temen operator sekolah, TU, dan lain-lain itu kan belum tersentuh,” ujarnya.
Ade menjelaskan, karena yang tersentuh hari ini di Lebak, baru guru, tenaga kesehatan, dan penyuluhan pertanian.
“Mudah-mudahan ke depannya baik Pemerintah Daerah maupun Pusat menyelesaikan persoalan tadi itu. Tenaga kependidikannya TU dan penjaga sekolah,” jelasnya.
Kendati demikian, Ade menuturkan, bukan berarti di Lebak tidak ada hambatan, tetapi ada persoalan yang masih belum terselesaikan.
“Sebenarnya gini, persoalan honorer ini gini, tidak perlu ada aksi dan reaksi apa-apa dari honorer itu sendiri. Kalau memang Pemerintah itu bargaining, maksud saya gini, Pemerintah Daerah kan punya kelompok, kalau Kepala Desa ada Apdesi dan lain-lain, pasti Bupati dan Walikota ada kelompok,” ucapnya.
Dilanjutkannya, kalau memang serius ingin menuntaskan persoalan honorer, tinggal kelompok itu mengundang Kementerian.
“Diskusi antara Pemerintah, dan Pemerintah ngomong. Pasti semuanya beres, tidak ada yang tidak beres. Sebetulnya tidak ada reaksi dan aksi kalau Pemerintah serius,” ujarnya.
“Tapi alhamdulillah, di Kabupaten Lebak, kami mengucapkan terima kasih ke Pemda Lebak yang memang betul-betul konsen untuk menuntaskan persoalan honorer, terutama di guru,” sambungnya. (*)
Reporter: Nurandi
Editor: Agus Priwandono
