TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menilai Presiden Joko Wiodo jelang akhir masa kepemimpinannya belum dapat menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa secara menyeluruh.
Setidaknya mahasiswa mencatat ada 5 persoalan sosial bangsa yang belum diselesaikan Jokowi setelah 10 tahun memimpin Indonesia.
Menurut Ketua Aksi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Surya Fathurrahman, penilaian ini berdasarkan diskusi mahasiswa membahas kondisi sosial bangsa yang sedang hangat di negeri ini.
Pertama, Presiden Joko Widodo harus menuntuskan pengusutan kasus perampasan ruang hidup masyarakat Dago Elos, Bandung yang disertai dengan adanya tindak represif oleh oknum kepolisian.
Pihaknya mendesak Presiden membentuk tim khusus untuk mengusut hingga tuntas tindakan represif oknum polisi terhadap warga Dago Elos dan melindungi hak-hak warga Dago Elos dari kekerasan dan perampasan ruang hidup mereka.
Kedua, Presiden Jokowi juga belum menepati janjinya menuntaskan pelanggaran HAM dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Dengan banyaknya isu pelanggaran HAM yang masih terjadi saat ini, pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan semua janjinya tersebut sebelum turun dari jabatannya.
Persoalan ketiga yang juga belum mampu diselesaikan Jokwi, menurutnya adalah gagalnya Jokowi merawat fakir miskin juga kasus stunting atau gizi buruk yang masih terjadi di Indonesia.
“Selama 78 tahun Indonesia merdeka, data menunjukkan prevelensi stunting masih 21,6 persen, itu berarti 2 dari 10 bayi yang lahir masih akan mengalami stunting. Diperparah oleh sebagian wakil rakyat yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dana stunting,” ucapnya, Minggu 3 September 2023.
Persoalan keempat yanng ssat ini sedang menjadi isu nasional adalah kualitas udara yang semakin memburuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya telah merampas hak atas udara bersih yang menjadi bagian dari hak atas lingkungan hidup.
Penyebab dari polusi udara ini ialah keberadaan PLTU batubara yang beroperasi di sekitar Jabodetabek.
“Melihat dari banyaknya korban atas polusi yang terjadi dan lalainya pemerintah dalam merespon hal ini, maka dari itu, kami menuntut Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah Daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk menuntaskan permasalahan ini dan berhenti menunda apalagi menghindar dari tanggung jawab atas polusi udara yang terjadi, dan kami mendorong pemerintah melakukan reformasi kebijakan dan keterbukaan informasi terkait industri, pabrik, dan PLTU batu bara penyumbang polusi udara dan menghukum dengan tegas industri perusak alam,” tegasnya.
Lalu persoalan kelima adalah persoalan pendidikan, dimana secara rata-rata penduduk di Indonesia menempuh pendidikan selama 9 tahun atau setara kelas 9 SMP/sederajat dan hanya 6% yang mampu mengenyam hingga perguruan tinggi.
Mengutip data Bappenas RI hal ini disebabkan oleh biaya pendidikan yang tinggi dan juga tidak meratanya sarana dan tenaga pendidik yang ada indonesia, serta kurang nya edukasi tentang penting nya merajut pendidikan.
“Maka dari itu kami menuntut kepada kemendikbud untuk menurunkan biaya pendidikan agar mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dan juga kami menuntut Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan prinsip yang adil dan setara,” tandasnya.
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Abdul Rozak
