PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk merehab 140 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni mengungkapkan, program ini fokus pada perbaikan kondisi RTLH di 12 kecamatan
“APBN memberikan dukungan untuk 140 unit RTLH yang tersebar di 12 kecamatan. Per kecamatan jumlahnya bervariasi. Kami menyediakan pendampingan untuk progres yang berjalan,” ungkap Roni, Jumat, 15 September 2023.
Selain APBN, DPKPP Kabupaten Pandeglang juga mendapatkan dukungan dari APBD untuk merehab 40 unit RTLH melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Roni melanjutkan, program APBD masih dalam proses, dengan total anggaran mencapai Rp 950 juta. Rincian anggarannya adalah Rp15 juta untuk bahan material dan Rp 2,5 juta untuk biaya upah tukang bangunan.
“Program RTLH dari APBD ini sedang berjalan, dengan lokasi tersebar di 23 desa di 9 kecamatan, total anggarannya mencapai Rp950 juta,” kata Roni.
Roni juga menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari APBD akan memberikan bantuan minimal Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
“Iya misalnya kalau udah punya genteng enggak usah beli lagi, tinggal dialihkan ke yang lain. Misal udah punya kusen tinggal diganti dialihkan ke yang lain, seperti itu,” jelasnya.
DPKPP Kabupaten Pandeglang terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Pemprov Banten, Balai Perumahan dan Permukiman, serta Kementerian PUPR, untuk mendapatkan tambahan dana penunjang guna mengatasi RTLH yang masih ada.
“Ya mudah-mudahan tentunya untuk mengejar target menyelesaikan rumah tidak layak huni ini dapat segera ditangani dengan baik melalui kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor : Aas Arbi
