CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Rotasi pegawai Pemkot Cilegon menuai kontroversi di internal DPRD Kota Cilegon.
Perbedaan pendapat terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar dan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik.
Ghoffar menyoroti beberapa hal, mulai dari keterbukaan, dugaan pelanggaran etik, hingga indikasi keterkaitan rotasi dengan kepentingan Pemilu 2024.
Sedangkan Hasbi menilai rotasi adalah hal yang biasa dalam pemerintahan sebagai upaya penataan organisasi.
Kemudian, Hasbi juga menilai tidak ada norma yang dilanggar dalam proses pergeseran pejabat tersebut.
Menyikapi kontroversi di internal DPRD Kota Cilegon tersebut, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj angkat bicara.
Rotasi dan mutasi merupakan hak prerogatif kepala daerah terkait kebutuhan yang dianggap banyak kekosongan.
Yang membuat rotasi mutasi itu jadi sorotan begitu banyaknya jumlah pegawai yang dirotasi dan momennya terkesan kurang tepat karena menjelang Pemilu 2024.
“Dengan 392 orang dirotasi mutasi memang terkesan momennya saja yang kurang tepat, menjelang pileg dan pilpres yang mana sebenarnya di tataran kelurahan itu sudah beradaptasi sebenarnya,” papar Isro, Kamis 18 Januari 2024.
“Dengan ini akan berdampak sih menurut saya. Berdampak terhadap adaptasi baru, karena kan tetap subkoordinasi melalui kelurahan, PPK, PPS karena pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dengan keberlangsungan pesta demokrasi tersebut,” tambah Isro.
Kemudian, Isro melihat kekisruhan di internal DPRD Cilegon pun terjadi paskarotasi itu dipicu oleh sisi etika atau norma dalam berteman.
“Norma dalam berteman, bersahabat idealnya mungkin mereka ngobrol lah antara Walikota dan Wakil Walikota sehingga kalau di tataran tingkat atas selesai tentu tidak akan berdampak kisruh di internal DPRD. Ini memang mungkin ada etika-etika yang dilanggar, sehingga ada ketidakpuasan dari fraksi masing-masing,” papar Isro.
Di DPRD pun, lanjut Isro ada sejumlah pegawai yang dirotasi dan mutasi tanpa sepengetahuannya sebagai pimpinan DPRD Kota Cilegon.
Namun, karena tidak ada aturan yang mengikat soal itu, Isro memaklumi hal tersebut.
Isro sendiri menilai reaksi Fraksi PKS merupakan hal yang wajar karena menjadi bagian yang mengusung pasangan Walikota dan Wakil Walikota namun tidak diajak komunikasi sama sekali.
Isro mengaku awalnya tidak ingin mengomentari rotasi mutasi tersebut kendati banyak jajaran Sekretariat DPRD yang dirotasi tanpa sepengetahuannya.
Namun, karena terjadi kontroversi di internal Dewan, maka sebagai pimpinan ia merasa perlu berbicara.
“Secara regulasi mungkin tidak ada yang dilanggar, tapi ya itu tadi. Kalaupun mau dipindah semua Sekretariat Dewan saya gak akan komentar kalau gak ada kekisruhan. Walikota kan hebat bisa merotasi, sehingga saya coba untuk diam kalau saja di internal DPRD nya tidak kisruh,” papar Isro.
Reporter Bayu Mulyana
Editor : Aas Arbi
Tags: rotasi, mutasi, Pemkot Cilegon, walikota cilegon, helldy agustian, wakil walikota cilegon, sanuji, pelantikan pejabat pemkot cilegon, open biding, kota cilegon
