SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kondisi para driver ojek online (ojol) ternyata masih jauh dari kata sejahtera, mereka masih dibayang-bayangi dengan masalah ekonomi, padahal mereka sudah bekerja lebih dari jam kerja buruh pada umumnya.
Mereka pun merasa tertindas, dan akhirnya melakukan aksi demonstrasi di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten (KP3B) Kota Serang, Kamis 29 Agustus 2024.
Dalam aksi itu, mereka menyuarakan keluh kesah, seperti jam kerja yang over yakni 14 jam sehari atau sekitar 418,3 jam perbulannya. Mereka yang berorasi ini pun meneriakan bahwa mereka bukanlah mesin aplikasi.
“Kamu bukan mesin aplikasi,” teriak mereka.
Koordinator aksi, Cikal mengatakan, dalam sebulan para driver ojol rata-rata memiliki pendapatan kotor sekitar Rp2,6 juta. Pendapatan ini jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), padahal para ojol telah bekerja 418.3 jam atau setara dengan 2,5 bulan jam kerja buruh pada industry manapun.
“Tarif kita masih tergolong murah, sangat sangat murah banget, belum lagi ada perbedaan tarif dari setiap aplikasinya. Nah di sini kita minta disamaratakan, mau dari GoJek, Grab, atau Maxsim, kita minta disamaratakan untuk tarif dasar atau ada istilahnya tarif bawahnya, agar tidak ada kecemburuan sosial,” ucapnya.
Dalam aksi ini pihaknya meminta pemerintah untuk menegaskan hubungan kerja perusahaan aplikasi dan pengemudi ojol berdasarkan prinsip keadilan dengan memberikan tunjangan Hari Raya bagi pengemudi ojol dan mendesak pemerintah daerah agar menerbitkan Peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian jaminan sosial bagi pengemudi ojek online dan keluarganya yang meliputi jaminan kesehatan dan pendidikan.
“Kita juga mendesak dan memastikan aplikator memberikan hak reproduksi bagi pengemudi ojek online perempuan. Berupa cuti melahirkan, cuti keguguran dengan tetap mendapatkan pendapatan minimal setiap harinya,” tuntutnya.
Perwakilan Ojol Kota Cilegon, Sigit mengungkapkan, mengapa pihaknya memilih untuk berdemo di Pemprov Banten, dibandingkan di kantor aplikator, kata Cikal, pihaknya sudah sering menyampaikan aspirasi ini, namun dari pihak aplikator tidak menanggapinya.
“Kita ingin pemerintah yang mewakili kita biar nanti pihak pemerintah yang menggedor pihak aplikator, agar aplikator lebih memerhatikan kesejahteraan driver,” pungkasnya.
Reporter: Yusuf
Editor: Aditya
