PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pengamat Politik Eko Supriatno mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program MBG tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat karena menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran.
Program MBG merupakan program sangat positif yang harus dikelola dengan baik agar jangan sampai menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat. Sebaiknya program MBG disalurkan ke wilayah masuk dalam kantong kemiskinan serta melihatkan pengelola kantin sekolah.
Menurut Pengamat Politik Eko Supriatno mengatakan, sebagai pengamat politik, ingin menekankan bahwa setiap kebijakan publik haruslah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di garis kemiskinan.
“Pertama-tama, distribusi program MBG di wilayah kantong miskin adalah langkah yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang kurang mampu,” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, melalui sambungan telepon selularnya, Selasa, 7 Januari 2025.
Eko menjelaskan, program MBG ini sangat baik, namun juga harus menyadari bahwa implementasi program ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada strategi yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif.
“Seperti yang terjadi pada pengelola atau pelaku usaha kantin yang mengalami penurunan omset. Kita harus memahami bahwa pengelola kantin, terutama yang menjual nasi, adalah bagian dari ekosistem ekonomi lokal,” katanya.
Ketika pemerintah memperkenalkan program MBG yang mungkin menawarkan makanan bergizi dengan harga gratis, ada risiko bahwa konsumen akan beralih dari kantin lokal ke program tersebut. Ini bisa menyebabkan pengelola kantin gulung tikar.
“Yang pada gilirannya akan menciptakan masalah sosial baru, seperti pengangguran dan penurunan pendapatan bagi keluarga yang bergantung pada usaha kecil mereka,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang pola distribusi yang tidak hanya fokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha kecil. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah kolaborasi antara program MBG dan pengelola kantin lokal.
“Misalnya, pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada pengelola kantin tentang cara meningkatkan kualitas makanan yang mereka tawarkan. Sehingga mereka bisa bersaing dengan program MBG,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi kantin yang berpartisipasi dalam program ini, seperti subsidi untuk bahan baku atau akses ke pasar yang lebih luas.
“Lebih jauh lagi, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang baik mengenai program MBG ini. Masyarakat perlu memahami bahwa program ini bukanlah ancaman bagi usaha kecil, melainkan peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka,” katanya.
Dengan pendekatan yang inklusif, di mana pengelola kantin dilibatkan dalam proses distribusi makanan bergizi.
“Sehingga kita bisa menciptakan sinergi yang saling menguntungkan,” katanya.
Dalam hal ini, pemerintah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Program MBG tidak boleh menjadi solusi jangka pendek, tetapi harus dirancang untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ini termasuk memastikan bahwa pasokan bahan makanan bergizi dapat diandalkan dan terjangkau, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan distribusi.
“Akhirnya, kita harus ingat bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi lokal,” katanya.
Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, maka bisa memastikan bahwa program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, dan saya percaya bahwa dengan komitmen dan kerja keras, kita bisa mencapai tujuan tersebut,” katanya.
Editor: Bayu Mulyana
