SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah membuka pendaftaran penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk penempatan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng dan Labuan, Jum’at 21 Maret 2025.
Pendaftaran dibuka secara online melalui website rekrutmen.bantenprov.go.id
dengan jadwal 21 Maret hingga 3 April 2025. Dilanjutkan dengan verifikasi administrasi 22 Maret, lalu pengumuman kelulusan administrasi pada 5 April 2025. Dan masa sanggah pada 6-7 April 2025. Diketahui, kedua RSUD ini membutuhkan 359 pegawai untuk masing-masing RSUD.
Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDIP Yeremia Mendrofa memberikan tanggapan. Ia mengapresiasi akan di bukanya rekrutmen pegawai ini. Menurutnya, rekrutmen pegawai ini menandakan jika kedua RSUD itu bakal segera beroperasi.
“Tentu ini kabar baik, karena kedua RSUD ini memang sudah lama dinanti-nantikan, khususnya bagi warga di wilayah Banten Selatan,” kata Yeremia.
Yeremia menyebut jika kedua RSUD itu dapat mempercepat pemberian layanan kesehatan bagi warga Banten Selatan. Hal ini tentu seiring dengan Astacita dari Presiden Prabowo yakni pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Sendari awal kita di Komisi V DPRD Banten terus mendorong untuk bagaimana kedua RSUD ini dapat segera beroperasi, sebab warga kita memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tentu ini akan berdampak pada pengembangan SDM kita,”ungkapnya.
Meski demikian, Yeremia memberikan catatan bahwasanya rekrutemen pegawai ini harus dilakukan secara terbuka, dan transparan. Politisi PDI Perjuangan ini enggan mendengar jika pada kemudian hari terdapat pegawai titipan pejabat pada kedua RSUD itu.
“Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan sampai ada pegawai titipan. Rekrutmen ini harus dilakukan secara transparan mungkin, biarkan semua elemen masyarakat ikut serta dalam pengembangan layanan kesehatan di Banten,”ucapnya.
“Tentu kita sebagai mitra kerja di Komisi V akan mengawasi proses rekrutmen ini agar terlaksana secara transparan dan terhindar dari praktik titip menitip,” sambungnya.
Ia memandang jika terdapat pegawai titipan pejabat yang nantinya bekerja di kedua RSUD itu maka sama saja dengan membiarkan bom waktu. Sebab, pegawai titipan akan membawa dampak buruk bagi etos kerja di lingkungannya. “Kami tidak mau gegara itu pelayanan kepada masyarakat berkurang atau terganggu,” tegasnya.
Editor: Bayu Mulyana
