CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID–Pemerintah Kota Cilegon kembali mencatatkan langkah progresif dalam layanan pendidikan inklusif.
Melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang baru diresmikan, Cilegon menjadi daerah pertama di Provinsi Banten yang resmi menjalankan layanan asesmen dan terapi gratis untuk anak-anak penyandang disabilitas.
RelatedPosts
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menyampaikan bahwa ULD ini telah mulai beroperasi dengan dua layanan utama asesmen dan terapi.
“Asesmen ini dilakukan kepada anak-anak yang ingin masuk ke sekolah reguler. Jadi dinilai dulu apakah bisa masuk sekolah biasa atau seharusnya ke sekolah khusus,” ujar Heni saat ditemui di Balai Budaya Cilegon usai kegiatan peresmian ULD Cilegon, Kamis 5 Juni 2025.
Heni menjelaskan, asesmen dilakukan dengan wawancara, kajian, dan identifikasi tingkat disabilitas anak.
“Ahli asesmen nanti yang menentukan tingkatannya. Kalau masih memungkinkan di sekolah reguler, maka akan diarahkan ke sana. Kalau tidak, ke sekolah khusus,” lanjutnya.
Selain asesmen, layanan terapi juga mulai berjalan. Untuk tahap awal, terapi diperuntukkan bagi anak-anak dengan kondisi tunagrahita, ADHD, autisme, dan slow learner.
“Alhamdulillah sudah berjalan. Anak-anak yang tadinya sulit bersosialisasi, setelah ikut terapi mulai percaya diri dan bisa berteman,” ucapnya.
Tak hanya itu, Heni menyebut layanan ini sepenuhnya gratis dan terbuka bagi seluruh masyarakat Cilegon.
“Biasanya terapi di rumah sakit atau klinik berbayar. Sekarang di sini gratis. Orang tua tinggal daftar saja, nanti anaknya bisa langsung mendapat layanan,” jelasnya.
Unit Layanan Disabilitas yang baru diresmikan ini menjadi satu-satunya yang aktif melayani di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten.
“Ini kan amanat dari Permendikbud, tahun 2025 semua daerah harus sudah membentuk ULD. Tapi yang baru menjalankan layanannya ya baru Cilegon,” ungkap Heni.
Terkait data, Dindikbud Cilegon mencatat setidaknya ada 700 anak disabilitas yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), baik di sekolah formal maupun non-formal.
Namun, jumlah sebenarnya diperkirakan lebih besar karena masih banyak anak yang belum terjangkau layanan pendidikan.
Reporter : Adam Fadillah
Editor: Agung S Pambudi
