CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon angkat suara terkait nasib 441 guru honorer yang tidak lolos kategori PPPK Paruh Waktu maupun Penuh Waktu.
PGRI meminta pemerintah segera memberikan solusi agar sekolah tidak mengalami kekosongan tenaga pendidik mulai awal 2026.
Ketua PGRI Kota Cilegon, Bahrudin, menegaskan bahwa para guru honorer kini hidup dalam ketidakpastian.
Mereka menunggu keputusan BKN menyusul kebijakan nasional yang meniadakan tenaga honorer mulai Januari 2026.
“Kalo kami dari PGRI terus memohon kepada pemerintah minta solusi seperti apa jangan sampe disekolah terjadi kekosongan,” ujar Bahrudin.
Ia mengungkapkan, jika kebijakan tersebut diberlakukan tanpa solusi, sekolah-sekolah di Cilegon berpotensi kekurangan guru. Hal ini dinilai berbahaya bagi keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Kami sudah sampaikan melalui pemerintah agar dicarikan alternatif, sepertinya sudah ada jawaban cuma belum fix mungkin,” katanya.
PGRI juga mendorong agar guru honorer yang sudah lama mengajar bisa diakomodasi dalam formasi baru.
“Harapannya kalo yang sudah mengajar disekolah ditampung syukur-syukur dimasukkan ke formasi PPPK karena yang di database sudah tidak bisa,” tambahnya.
Menurut Bahrudin, keberadaan guru honorer selama ini sangat bergantung pada sekolah dan kemampuan pembiayaan melalui dana BOS.
Ia meminta pemerintah tidak lepas tangan dan menghadirkan skema transisi yang jelas dan berpihak pada tenaga pendidik.
Editor Daru Pamungkas
