CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Cilegon menyoroti proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak realistis dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sekretaris Fraksi Gerindra Aflahul Aziz mengingatkan agar Pemerintah Kota Cilegon tidak hanya menyusun target PAD berdasarkan asumsi tanpa basis data dan analisis yang kuat.

Menurutnya, pertambahan PAD Rp50 miliar setiap tahun perlu dijelaskan secara rinci berasal dari komponen apa saja.

“Saya tekankan agar membuat target realistis, jangan cuma asumsi sehingga kemudian nanti bermasalah,” ujar Aflahul, Selasa 10 Juni 2025.

Ia mencontohkan, komponen PAD yang bersifat wajib seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi lainnya harus dikaji secara jujur dan terbuka.

Pemerintah daerah, kata Aflahul, tidak bisa sekadar mencantumkan angka peningkatan PAD tanpa mengetahui secara pasti sumbernya.

“Kalau proyeksi pertambahan Rp50 miliar itu hanya ditaruh tanpa jelas dari mana asalnya, lalu nanti tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab? Ini harus disampaikan dengan jujur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aflahul juga mengkritisi realisasi 17 janji kampanye Wali Kota Cilegon Robinsar. Salah satunya pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU). Ia menyebut progres pembebasan lahan yang diklaim sudah 67 persen masih menyisakan banyak masalah.

“DED-nya (Detail Engineering Design) berubah, harga tanah antara yang sudah dan belum dibebaskan timpang, belum lagi kebutuhan anggaran pembebasan yang sangat besar. Apakah akan selesai dalam lima tahun? Menurut saya, tidak mungkin,” katanya.

Ia pun mempertanyakan kerangka pendanaan indikatif yang tertuang dalam dokumen RPJMD, terutama terkait sumber pembiayaan program prioritas.

“Pendanaan dan kapasitas fiskal perlu dijelaskan lebih rinci. Jangan sampai program prioritas hanya jadi angan-angan karena bergantung pada pembiayaan yang tidak pasti,” tandasnya.

Editor: Mastur Huda