CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berkompromi dalam urusan pendapatan daerah.
Ia menegaskan, setiap potensi penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kota Cilegon harus dikejar sesuai ketentuan demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Fajar usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis 16 Juli 2026.
Fajar mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat penagihan piutang daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh ragu ataupun berkompromi dalam menagih hak daerah.
“Pertama kita jangan pernah mau berkompromi ketika melaksanakan penagihan piutang,” katanya.
Menurutnya, setiap potensi pendapatan daerah harus dimaksimalkan selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha maupun industri.
“Harus niat tulus, jangan berkompromi. Apa yang menjadi hak masyarakat Cilegon harus diperjuangkan. Misalnya ada industri membangun, ya harus membayarkan kewajibannya sesuai aturan,” katanya.
Fajar juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD bersikap terbuka terhadap masukan DPRD selama proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung.
“Saya mohon kepada OPD, terutama TAPD, untuk legowo menerima masukan dari anggota DPRD,” ujarnya.
Ia optimistis target pendapatan daerah dapat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon yang dinilai terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
Editor Daru
