SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dana desa bisa digunakan sebagai jaminan atas risiko gagal bayar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai kekhawatiran di kalangan kepala desa di Kabupaten Serang. Para kades khawatir, kebijakan ini justru akan mengorbankan pembangunan desa apabila koperasi mengalami kegagalan pengelolaan.
Wakil Ketua III Apdesi Kabupaten Serang, Muhammad Aopidi, menilai risiko itu nyata, terutama di tengah belum meratanya pembangunan di banyak desa. “Kita khawatir, uang yang seharusnya untuk membangun desa nanti justru harus digunakan untuk membayar hutang karena kegagalan koperasi mengelola usahanya,” ujarnya, Minggu, 6 Juli 2025
RelatedPosts
Aopidi, yang juga Kepala Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, menyebut bahwa infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendasar. Pengalihan dana desa untuk menutupi kerugian koperasi dinilai bisa mematikan progres pembangunan.
“Yang lebih fundamental itu adalah infrastruktur. Kalau dana desa sendiri ternyata dipakai membayar hutang karena kegagalan koperasi, berarti kita di desa tidak ada dana untuk membangun,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi konflik kelembagaan antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang lebih dulu eksis. Ia menilai, koperasi baru itu bisa membuat Bumdes tersingkir dan memicu gesekan dengan pelaku usaha lokal.
“Kita khawatir akan adanya singgungan dengan pengusaha-pengusaha lokal. Misal gerai sembako. Apakah ini nanti tidak bersinggungan dengan warung-warung kecil yang sudah ada di desa?” ujarnya.
Lebih lanjut, Aopidi menilai unit simpan pinjam yang akan dijalankan Kopdes sangat rawan gagal bayar jika tidak dikelola secara ketat.
“Simpan pinjam ini paling dinanti masyarakat. Ini sebenarnya seksi tapi juga riskan. Kalau kita tidak selektif memberikan pinjaman terhadap orang tersebut, ya tentunya akan bermasalah dan gagal bayar,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat desa kerap salah memahami dana pinjaman dari program pemerintah sebagai bantuan hibah, sehingga tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikannya.
“Dianggapnya hibah, sehingga semangat masyarakat untuk mengembalikan itu kecil. Makanya kita khawatir soal itu,” tambahnya.
Aopidi menegaskan bahwa pemerintah harus serius membina koperasi dengan pelatihan yang mendalam, bukan hanya pembentukan secara seremonial.
“Nah, mudah-mudahan tidak cuma seremonial, mudah-mudahan tidak sampai di sini. Harus ada bimtek-bimtek yang dilaksanakan,” pungkasnya.
Editor : Merwanda
