SERANG – Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan di masing-masing kelurahan se-Kota Serang masih di bawah lima puluh persen. Padahal target pencapaian tahun anggaran 2019 hanya menyisakan waktu dua bulan lagi.
Melihat kinerja yang kurang memuaskan, Walikota Serang Syafrudin mewanti-wanti lurah se-Kota Serang yang diundang pada monitoring dan evaluasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan triwulan III Kota Serang tahun anggaran 2019 di Hotel Flamengo, Kamis (24/10).
Syafrudin mengaku, sengaja melakukan evaluasi karena belum ada satu pun kelurahan yang tembus di angka 50 persen. Orang nomor satu di Ibukota Banten ini bahkan mengabsen satu per satu lurah yang hadir dan menyebut capaian realisasi PBB-nya. “Selain evaluasi PBB, juga evaluasi kinerja para lurah. Jadi tidak enak PAD kita sedikit padahal potensi sebenarnya banyak sekali,” katanya.
Potensi PAD tersebut salah satunya dari PBB. Hanya saja, ucap Syafrudin, para lurah belum maksimal dalam melakukan penarikan pajak. “Secara teknis sekarang ini untuk ambil pajak PBB kendor lurah-lurah. Sebab, sampai bulan Oktober belum ada yang capai 50 persen,” cetusnya.
Ia meminta dua bulan tersisa lebih bisa dimaksimalkan lagi pencapaian realisasinya. Syafrudin juga tak akan segan-segan melakukan evaluasi para lurah jika tidak mampu memaksimalkan kinerjanya. “Pegaweane lurah-lurahe, coba dipikir sendiri pegaweannya apa. Hanya PBB saja seperti ini,” ujarnya.
“Apa yang lurah kerjakan, lurah kerjakan, selama ini dari Januari sampai Oktober ini PBB baru 50 persen. Ini Pak Lurah harus dipikir,” sambung pria yang mengawali karirnya sebagai birokrat ini.
Pada Desember nanti, Syafrudin mengatakan, akan kembali mengumpulkan para lurah untuk melihat perkembangannya. “Silakan bekerja selama dua bulan ini untuk bisa kejar target. Jika tidak ya kinerja lurahnya kurang bagus, mohon maaf. Jadi sampai salah pemerintah jika dievaluasi, apalagi kalau sampai joblok,” cetusnya. (Ken Supriyono)
