CILEGON – Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon dipastikan akan berlanjut. Hal itu setelah Kadin Provinsi Banten menolak tuntutan pembekuan panitia mukota oleh Kadin Provinsi Banten dan meminta panitia mukota melanjutkan agendanya mengadakan pemilihan ketua Kadin Kota Cilegon pada 14 November mendatang.
Sebelumnya, sejumlah warga yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Lokal Cilegon (HPLC) berunjuk rasa di depan kantor Kadin Provinsi Banten di Kota Serang, serta di depan kantor Kadin Kota Cilegon. Mereka menuntut Kadin Banten mengambil alih gelaran Mukota Kadin Cilegon karena menilai panitia tidak netral.
Kini, setelah ditolak, Ketua HPLC Jaenal Arifin meminta Polres Cilegon untuk tidak memberikan izin keramaian untuk penyelenggaraan Mukota Kadin Kota Cilegon. “Kami menduga ada konspirasi antara Kadin Provinsi Banten dengan Kadin Cilegon, makanya kami menyurati penegak hukum untuk menengahi terkait rencana Mukota Kadin,” ujar Jaenal kemarin.
Menurut Jaenal, pihaknya meminta kepada Polres Cilegon sebagai lembaga penegak hukum untuk tidak mengeluarkan izin keramaian guna mengantisipasi terjadinya kerusuhan atau chaos saat Mukota Kadin digelar. Menurutnya, jika kepolisian tetap memberikan izin keramaian, maka jangan salahkan pengusaha dan masyarakat jika terjadi bentrokan selama penyelenggaraan mukota.
Agar Polres Cilegon tidak mengeluarkan izin keramaian, HPLC telah melayangkan surat. Surat yang sama pun diembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Mabes Polri, Mabes TNI, Group Kopassus, dan Kadin Provinsi Banten. “Kami tetap menuntut agar kepanitian mukota dan pengurus Kadin yang sekarang dibekukan atas dasar mosi tidak percaya,” katanya.
Untuk kembali menyatakan penolakan atas Mukota Kadin, menurut Jaenal, HPLC dan masyarakat pun akan kembali unjuk rasa pekan ini. Unjuk rasa itu akan diikuti oleh massa yang lebih banyak dibandingkan pada Rabu (30/10) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua OC Mukota Kadin Kota Cilegon Isbatullah mempersilakan kepada HPLC untuk melakukam semua hal tersebut. Menurutnya, panitia akan tetap bekerja seperti yang telah diagendakan dan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. “Mereka itu enggak paham aturan,” tegas Isbat.
Kata Isbat, pada Rabu lalu, usai menerima audiensi dengan perwakilan HPLC, Kadin Banten bersama Panitia Mukota Kadin Cilegon menggelar rapat koordinasi. Apa yang disampaikan oleh perwakilan HPLC tidak mendasar.
“Jika kami melanggar AD ART dan PO Kadin Indonesia kami siap dipecat, tapi tunjukkan dulu fakta dan datanya jangan cuma menyampaikan tuduhan palsu. Kami menilai ini hanya manuver negative campaign. Jika ingin bersaing dan bertempur, kami siapkan arenanya di Mukota V Kadin Cilegon, bukan di jalanan. Kadin itu organisasi profesi, bukan LSM,” papar Isbat. (bam/ibm/ira)
