Akademisi:Preseden Tidak Efektifnya Birokrasi
SERANG-Pelantikan 142 pejabat di lingkup Pemprov Banten sudah dilakukan secara virtual Selasa (9/10). Namun, pelantikan yang sempat tertunda pekan lalu dan dilaksanakan kemarin lusa dinilai tak transparan.
Hal itu diungkapkan oleh akademisi Universitas Serang Raya (Unsera) Ahmad Sururi. “Keterbukaan atau transparansi terhadap ASN (aparatur sipil negara-red) juga harus dijaga, berikan informasi yang akurat dan terpercaya,” ujar Sururi kepada Radar Banten, kemarin.
Seperti diketahui, pelantikan 142 pejabat Pemprov karut marut. Selain jumlah pejabat yang dilantik berubah-ubah, ada juga pejabat yang pekan lalu menerima surat undangan pelantikan justru kemarin lusa tak dapat undangan.
Kata Sururi, agenda pelantikan semestinya menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi dan ASN itu sendiri. Di sisi lain, jangan terjadi disinformasi bagi ASN yang akan dilantik. “Ini jelas mengganggu kredibilitas dan akuntabilitas publik,” tegasnya.
Ia mengatakan, pelantikan di organisasi sektor publik yakni yang melayani publik harus transparan dan publik mesti tahu dengan jelas. Adanya perbedaan jumlah pejabat yang dilantik jangan sampai menjadi politisasi organisasi yang disebabkan deal-deal dan posisi tawar menawar jabatan.
