SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Mobil milik Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang disita penyidik Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Banten. Mobil itu disita lantaran digunakan untuk operasional kasus penyuntikan tabung gas elpiji di Kampung Jambe, RT 001, RW 002, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.
“Iya benar disita,” ujar Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Dony Satria Wicaksono, Jumat 30 Mei 2025.
Mobil tersebut digunakan oleh pelaku berinisial MS (53). Ia merupakan Kasubag UPT Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinsos Kabupaten Tangerang yang ditangkap pada Kamis dini hari, 22 Mei 2025.
Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Dony Satria Wicaksono mengatakan, dalam kasus tersebut, MS tidak sendiri. Ia melibatkan pria berinisial EN (45). Keduanya melakukan penyuntikan tabung gas dari ukuran tiga kilogram ke 12 kilogram sejak tiga bulan terakhir. “Sudah berlangsung selama tiga bulan,” ungkap alumnus Akpol 2005 ini.
Dony menjelaskan, praktik penyuntikan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi ukuran tabung 12 kilogram itu berlangsung di gudang milik MS. Tempat tersebut merupakan sub pangkalan gas elpiji milik MS.
“Pelaku MS mempunyai usaha sub pangkalan gas elpiji 3 kilogram. Ia mendapatkan gas elpiji subsidi tersebut dari agen PT Langgeng Mulia Mandiri,” ungkapnya.
Dony mengatakan, modus kejahatan pelaku adalah memindahkan isi empat tabung gal elpiji ukuran 3 kilogram ke satu tabung ukuran ukuran 12 kilogram. Dalam sehari, pelaku EN mampu menyuntikkan gas elpiji non subsidi ukuran 12 sebanyak 50 tabung.
Hasil penyuntikan tersebut diperjualbelikan ke wilayah Tangerang. “Dijual ke wilayah Tangerang,” ujar perwira menengah Polri ini.
Dalam sehari kedua pelaku dapat meraup keuntungan hingga Rp 6,8 juta. Keuntungan tersebut digunakan kedua pelaku untuk keperluan pribadi. “Kerugian negara sebesar Rp 612 juta (dari hasil operasi selama tiga bulan-red),” ujarnya.
Dony menambahkan, perbuatan MS dan EN tersebut membuat keduanya kini ditahan di Polda Banten.
Keduanya, dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 56 KUHPidana.
“Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 60 Miliar,” tuturnya.
Editor: Aas Arbi
