CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Program beasiswa Cilegon Juara kembali menuai sorotan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon menilai program yang digadang-gadang untuk mendukung pendidikan warga Kota Cilegon itu tidak tepat sasaran dan tidak transparan.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Cilegon, Alfa Fahrizi, mengungkapkan adanya kejanggalan pada data Desil yang digunakan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon sebagai acuan penerima beasiswa.
Menurutnya, banyak masyarakat kurang mampu justru tercatat dalam kategori mampu.
“Realita di lapangan banyak warga yang benar-benar kurang mampu tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Sebaliknya, ada penerima yang secara ekonomi masih mampu. Hal ini menunjukkan pemerintah kota tidak becus dalam menjalankan programnya,” ujar Alfa, Selasa 9 September 2025.
Ia mencontohkan, sejumlah calon mahasiswa dengan latar belakang keluarga penjual warung kopi atau buruh serabutan justru gagal mendapatkan beasiswa Cilegon Juara.
Saat dicek, data di Dinsos menunjukkan calon mahasiswa itu berada di Desil 6 atau masuk kategori mampu.
“Ini membuktikan kebobrokan dan ketidakakuratan data yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon. Seharusnya beasiswa berpihak pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Alfa menuntut Pemkot Cilegon agar memeriksa ulang data penerima beasiswa Cilegon Juara. Pemerintah juga diminta melakukan cross check langsung di lapangan, memastikan pengendalian dan keterbukaan dalam penyaluran beasiswa.
“Kontroling dan transparansi itu wajib dilakukan agar program ini benar-benar tepat sasaran, bukan hanya sekadar formalitas,” pungkasnya.
Sebelumnya Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Kesra Pemkot Cilegon, Ali, menjelaskan bahwa Pemkot melakukan seleksi program studi berdasarkan hasil survei dengan forum HRD dunia usaha dan industri di Cilegon.
“Kami membuka setiap saran dan masukan sebagai sarana evaluasi agar proses penerimaan beasiswa Cilegon menjadi lebih baik lagi,” ujarnya pada Selasa 9 September 2025.
Terkait data desil penerima, Ali menyarankan agar hal itu dikonfirmasi langsung ke Dinas Sosial atau BPS.
“Karena kami sebenarnya hanya user dari penggunaan data tersebut,” tutupnya
Reporter: Adam Fadillah
Editor: Aditya
