SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Timbulan sampah di Kota Serang terus meningkat. Persoalan sampah itu masih menjadi tantangan besar bagi Pemkot Serang.
Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, timbulan sampah di Kota Serang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah strategis dan berkelanjutan agar pengelolaan sampah Kota Serang dapat berjalan lebih efektif.
Selain berdampak pada lingkungan, peningkatan volume sampah juga berpotensi membebani kapasitas fasilitas pengelolaan yang tersedia saat ini. Hal itu mengemuka dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Untirta yang digelar di Ruang Multimedia Gedung Rektorat Kampus Sindangsari, Sabtu, 13 Juni 2026.
Kegiatan bertajuk Analisis Isu Krisis Sampah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan tersebut menghadirkan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Serang, W Hari Pamungkas, serta Akademisi Untirta, Rangga Galura Gumelar.
Berdasarkan data Pemkot Serang, timbulan sampah meningkat dari sekitar 190 ribu ton per tahun pada 2020 menjadi lebih dari 250 ribu ton pada 2025. Pada saat yang sama, jumlah penduduk Kota Serang diperkirakan mencapai lebih dari 777 ribu jiwa pada 2026.
Kepala Bapperida Kota Serang, W Hari Pamungkas mengatakan, peningkatan timbulan sampah harus menjadi perhatian seluruh pihak karena berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang semakin kompleks apabila tidak ditangani secara terencana. “Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi tentu membawa konsekuensi meningkatnya volume sampah. Karena itu, persoalan sampah harus dipandang sebagai isu pembangunan yang memerlukan penanganan lintas sektor dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Hari, pengelolaan sampah di Kota Serang masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, optimalisasi layanan persampahan, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Karena itu, isu persampahan menjadi salah satu perhatian utama dalam RPJMD Kota Serang 2025–2029.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan sampah di hilir, tetapi juga memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui pengembangan bank sampah, TPS 3R, edukasi masyarakat, serta program pengurangan sampah rumah tangga. “Kami ingin penanganan sampah dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya mengangkut dan membuang sampah ke TPA, tetapi bagaimana volume sampah yang dihasilkan masyarakat bisa terus ditekan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Serang juga tengah mengkaji pengembangan teknologi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Hal itu sebagai salah satu alternatif solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis sampah. Namun, pengembangan teknologi tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek pembiayaan, dampak lingkungan, serta keberlanjutan operasional.
Hari menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program yang telah direncanakan.
“Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan infrastruktur, tetapi perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Serang yang bersih dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kebijakan Perlu Diikuti dengan Strategi Komunikasi Publik yang Baik
Sementara itu, Akademisi Untirta, Rangga Galura Gumelar menilai persoalan sampah di Kota Serang merupakan isu pembangunan yang bersifat struktural dan telah berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan program persampahan perlu diukur dari keberlanjutan kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Isu sampah selalu hadir dalam dinamika pembangunan Kota Serang. Yang perlu menjadi perhatian adalah apakah program yang dijalankan mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan atau hanya menjadi respons terhadap persoalan yang sedang terjadi,” ujarnya. Menurut Rangga, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam menangani persoalan sampah. Namun, tingginya timbulan sampah dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
“Persoalan sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan perilaku sosial. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas implementasi kebijakan persampahan. Menurutnya, regulasi yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan kepatuhan dan partisipasi publik. “Dalam banyak kasus, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya di lapangan. Karena itu, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah,” jelasnya.
Selain itu, Rangga mengingatkan pentingnya strategi komunikasi publik di era digital. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pesan kebijakan terkait pengelolaan sampah dapat dipahami dan diterima masyarakat secara luas.
“Dalam perspektif encoding-decoding, pesan yang disampaikan pemerintah belum tentu dimaknai sama oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi kebijakan harus mampu membangun pemahaman dan kepercayaan publik agar tujuan program dapat diterima dan dijalankan secara kolektif,” pungkasnya.
Editor : Rostinah
