KOTA TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim alias WH, mengkritik Pemerintah Provinsi Banten yang saat ini dipimpin Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
Menurut WH, Pemprov Banten saat ini tidak berpihak pada pendidikan.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kisruh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK negeri yang diduga sarat praktik percaloan.
WH tidak melihat ada komitmen kuat dari Pemprov Banten mengatasi praktik percaloan penerimaan siswa SMA dan SMK negeri saat ini.
“Ternyata Pemerintah Provinsi Banten saat ini tidak berpihak atau kurang berpihak terhadap pendidikan,” ujar WH, Jumat, 14 Juli 2023.
WH prihatin terhadap kekisruhan pelaksanaan PPDB SMA/SMK negeri saat ini. Padahal, dia mengaku, ketika ia memimpin Provinsi Banten, telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berpihak pada layanan pendidikan.
Ia mengaku selalu memprioritaskan layanan pendidikan dari layanan apa pun.
“Saya selalu berusaha menyajikan layanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat, tapi ternyata Pemerintah Provinsi Banten sekarang tidak berpihak atau kurang berpihak terhadap pendidikan,” tambahnya.
WH menjelaskan, saat dirinya masih menjabat Gubernur Banten, telah meletakkan kebijakan membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah negeri di Provinsi Banten melalui program membangun dua SMA dan SMK negeri di tiap Kecamatan.
Namun, menurutnya, upaya pemerataan layanan pendidikan yang ia upayakan itu kini direcoki oleh oknum anggota DPRD Provinsi Banten dan kelompok-kelompok yang mencari keuntungan pada pelaksanaan PPDB SMA/SMK negeri tahun ini.
“Program saya membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah negeri itu sebetulnya untuk memberikan fasilitas dan aset bagi warga sekitar, yang semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, makanya saya bangun dua SMA dan SMK negeri di tiap Kecamatan. Tapi ternyata anak-anak yang berada di sekitar sekolah negeri itu tidak mendapatkan bagian, karena haknya diserobot oleh kelompok-kelompok yang duduk di pemerintahan, termasuk diduga anggota-anggota DPRD Provinsi Banten,” ungkap WH.
WH menegaskan, pihak sekolah negeri, baik kepala sekolah dan gurunya, saat ini telah menerima tunjangan lebih agar menjalankan proses PPDB sesuai aturan. Namun, kenyataannya justru diduga ikut menjadi bagian dari percaloan PPDB.
“Saya sangat menyesalkan, kepala sekolah sudah saya berikan tunjangan , guru-guru honorer yang tadinya hanya dapat Rp 200 ribu-Rp 300 ribu sampai mendapatkan Rp 4 juta,” tandasnya. (*)
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Agus Priwandono
