SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Banten mengkritisi PT Banten Global Development (BGD) selaku Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang mengurus proses pembangunan Bank Pembangunan Daerah Banten atau selama ini familiar disebut Bank Banten.
Ditemui setelah mengisi diskusi terkait pendirian Bank Banten, Duddy Adiyatna, selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten mengatakan, sejauh ini BI belum mengetahui konsep dan concern (fokus) Bank Banten nanti setelah berdiri.
“Secara makro bank bisa mendorong perekonomian masyarakat, tapi lebih jelas Bank Banten akan seperti apa dan sejauh mana manfaatnya, kita tidak bisa mengomentari karena belum tahu concern dan konsepnya. Kita lagi nunggu konsepnya seperti apa karena sosialisasinya agak kurang,” kata Duddy.
Sebagai pihak yang akan mendirikan bank menurut Duddy sebaiknya PT BGD banyak berdiskusi dengan pihak-pihak yang telah lebih dahulu berkutat dibidang perbankan. “Tidak ada kewajiban berkonsultasi dan berdiskusi dengan BI, tapi sebaiknya hal tersebut dilakukan,” ujar Duddy.
Duddy menyarankan, dalam proses persiapan pendirian yang hanya memiliki sisa waktu satu tahun, PT BGD harus memperhatikan dan memperhitungkan modal, Sumber Daya Manusia (SDM) dan jaringan. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita didirikannya Bank Banten
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, seharusnya PT BGD memberikan pemahaman kepada publik terkait proses-proses pembangunan Bank Banten. “Mungkin tahapan tidak boleh dipublikasikan, tapi minimal prosesnya dijelaskan. Misalnya harga bank yang akan diakuisi, tingkat kesehatan bank, tingkat permasalahan, apakah setelah diakuisisi permasalahannya bisa diatasi dan jangkauan bank. Jika itu sudah digambarkan tidak masalah,” kata Asep.
Berbicara terkait Bank Banten sebagai RPJMD menurutnya itu buka soal, karena dengan sisa waktu yang harus segera dipenuhi sesuai target RPJMD tersebut. Tapi terkait siapa yang akan mengisi bank tersebut, dan apakah akan kembali membebani APBD setelah berdiri nanti itu perlu dibuka. “Agar tidak ada keragu-raguan dalam proses akuisisi ini,” ujar Asep.
Hingga berita ini diturunkan radarbanten.co.id belum berhasil menerima tanggapan dari PT BGD. Perusahaan BUMD tersebut siang tadi absen dari undangan diskusi terkait Bank Banten yang digelar LSM Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI). (Bayu)
