SERANG – Bantuan keuangan (Bankeu) untuk Kabupaten Kota dari Pemerintah Provinsi Banten masih belum bisa dicairkan hingga hari ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, hingga memasuki akhir triwulan pertama ini, Bankeu masih dirumuskan oleh tim bantuan keuangan yang leader-nya berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Lebih detail, silakan tanya ke Bappeda,” ujar Nandy, Rabu (8/3).
Nandy menuturkan, berdasarkan evaluasi Kemendagri, Bankeu hanya diberikan untuk kesenjangan fiskal atau adanya keterkaitan tugas Pemprov dengan program yang ada di Kabupaten Kota.
“Misalnya Kabupaten Kota sedang membangun jalan, nah ada jembatan di sepanjang jalan yang sedang dibangun itu, jembatan kan kinerjanya provinsi, jadi diberikanlah bantuan keuangan, semacam silaturahmi program lah,” tutur Nandy.
Kemudian, bantuan keuangan pun diberikan tidak sekaligus, namun diberikan secara bertahap. “Setiap ada keuangan yang masuk ke Kabupaten Kota, ada kewenangan Inspektorat untuk memeriksa laporan, triwulan satu diberikan 30 persen, triwulan kedua apakah 30 persen lagi tergantung hasil pemeriksaan laporannya, jika belum benar, tidak akan diberikan,” ungkap Nandy.
Kepada awak media, Nandy menegaskan, pencairan Bankeu tidak bergantung pada gubernur definitif, namun menunggu hasil pembahasan yang dilakukan oleh tim bantuan keuangan.
Kendati sesuai evaluasi Kemendagri, Bankeu hanya diberikan untuk kesenjangan fiskal dan keterkaitan tugas pokok dan fungsi pemerintah provinsi dalam program pemerintah kabupaten kota, untuk tahun ini setiap daerah dipastikan mendapatkan bantuan tersebut. Sayangnya, Nandy tidak mengetahui nominal bantuan karena masih dalam pembahasan tim bantuan keuangan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina menyebutkan jumlah alokasi Bankeu untuk seluruh Kabupaten Kota di Banten. Saat itu, Hudaya menuturkan, alokasi bantuan keuangan untuk Kabupaten Tangerang ditetapkan Rp100 miliar (tidak berubah), Kota Tangerang ditetapkan Rp32,5 miliar dari rencana alokasi Rp25 miliar, sedangkan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditetapkan Rp40 miliar dari rencana alokasi Rp50 miliar.
“Untuk Kabupaten Lebak awalnya mau dialokasikan Rp125 miliar tapi hasil evaluasi jadi Rp110 miliar. Turun karena untuk memenuhi alokasi Pandeglang yang ditetapkan Rp90 miliar dari alokasi awal Rp70 miliar,” ujar Hudaya kepada Banten Raya (Radar Banten Grup), Kamis (5/1).
Kabupaten Serang ditetapkan Rp100 miliar dari alokasi sebelum dievaluasi Kemendagri Rp109 miliar, Kota Serang dari Rp25 miliar naik menjadi Rp32 miliar, sedangkan Kota Cilegon tidak berubah yakni Rp70 miliar. “Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), nomornya saya lupa, posisi yang kesenjangan fiskalnya cukup rendah di Banten adalah Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” ungkapnya. (Bayu)
