CARITA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo memastikan, pada 2018 dana desa (DD) di masing-masing desa di semua wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Pandeglang bakal ditambah. Penambahan sekira Rp800 juta, dari Rp1 miliar menjadi Rp1,8 miliar per desa.
Janji tersebut disampaikan Eko pada acara rapat koordinasi desa, kelurahan, dan camat se-Kabupaten Pandeglang di salah satu hotel di Kecamatan Carita, Kamis (6/4).
Hadir pada rapat tersebut Dirjen PDT Singgih Wiranto, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog Imam Subowo, anggota DPRD Provinsi Banten Thoni Fathoni Mukson, Bupati Irna Narulita, Wakil Bupati Tanto Warsono Arban, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Fery Hasanudin, Asda Bidang Pemerintahan Ida Hovaida, Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Girgi Jantoro, Asda Bidang Administrasi Umum Olis Solihin, Inspektur Inspektorat Iskandar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kurnia Satriawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Taufik Hidayat, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tata Nanzar, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Yahya Gunawan, dan Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat.
Menurut Eko, rencana penambahan DD untuk masing-masing desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa agar bisa mandiri. “Pak Presiden sudah merencanakan ada penambahan DD tahun depan. Tapi, masing-masing desa harus menjalankan semua program pembangunan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa seperti pembuatan embung, sarana olahraga, dan lainnya. Kalau ada kegiatan yang tidak dilakukan, desa yang bersangkutan tidak akan menerima penambahan DD,” katanya, kemarin.
Eko berpesan kepada semua kepala desa (kades) agar menggunakan DD sesuai peruntukannya. Apabila terbukti ada yang melakukan pelanggaran, bisa langsung diproses hukum. “Jangan sampai DD ini dipergunakan oleh individu. Jadi, seharusnya DD ini dikelola oleh desa agar tidak bermasalah dengan pak polisi dan pak kejaksaan. Bapak Presiden pesan agar masyarakat dilibatkan dalam mengelola DD tersebut karena selama ini banyak masyarakat yang tidak tahu ada DD dan ADD di semua desa,” katanya.
Eko mengatakan, peran masyarakat sangat penting dalam mengawal pembangunan desa yang menggunakan DD. Oleh karena itu, kades diharapkan bisa memberikan informasi secara transparan kepada semua warga agar tidak menimbulkan permasalahan. “DD tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sekaligus. Jadi, tolong masyarakat diinformasikan semua penggunaan DD apa saja. Setiap kades wajib memasang baliho yang isinya tentang rencana penggunaan dan realisasi DD dan ADD,” katanya.
Sementara itu, Bupati Irna Narulita berjanji, akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan DD dan ADD di semua desa di Kabupaten Pandeglang. Tujuannya agar tidak ada oknum yang mencoba mencari keuntungan dari DD tersebut. “Peruntukannya sudah jelas bahwa DD dan ADD ini untuk pembangunan di desa. Makanya, kami kawal agar proses pengelolaan DD dan ADD bisa berjalan lancar dan semua kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana ini bisa tercapai,” katanya.
Irna mengapresiasi dengan akan adanya penambahan DD tahun 2018. Oleh karena itu, dia berharap agar semua kades bisa memanfaatkan dana tersebut dengan cara membangun desa agar lebih maju. Dengan begitu, tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang. “DD ini pertama sebesar Rp20 triliun se-Indonesia, kemudian ditambah lagi menjadi Rp40 triliun, sekarang tambah lagi jadi Rp60 triliun, dan rencananya tahun depan ditambah menjadi Rp120 triliun. Nah, jadi setiap desa nantinya akan mendapatkan DD sebesar Rp1,8 miliar,” katanya.
Irna menegaskan, semua kades harus menjalankan program pembangunan desa dengan baik dan optimal agar hasilnya maksimal. Apabila ada desa yang tidak bisa melaksanakan amanat pembangunan tersebut, tidak akan mendapatkan tambahan DD. “Permendes-nya harus diikuti, kita juga terus mengawal agar capaiannya jelas, targetnya jelas, dan tentunya pengawasan dari semua masyarakat sangat penting agar bisa mengawasi semua kegiatan di desa. Tentunya pembangunan di desa bisa lebih maju,” katanya. (Adib F/Radar Banten)
