SERANG – Maraknya kasus kekerasan yang dialami oleh anak dibawah umur kini sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyaknya predator anak yang bermunculan juga semakin menjadi ancaman serius bagi anak Indonesia.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh mengungkapkan, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang umumnya dilakukan oleh predator anak.
“Faktornya banyak, diantaranya eksploitasi anak, rendahkan pemahaman hukum, berawal dari tontonan dan permainan yang berbau pornografi, kelonggaran kontrol masyarakat, dan permisifitas,” katanya, seusai memaparkan seminar yang dilaksanakan di UIN SMH Banten, Rabu (10/5).
Meskipun begitu, KPAI beserta Lembaga Perlindungan Anak di masing-masing daerah terus mengupayakan agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak dibawah umur.
“Upaya yang kami inginkan masyarakat bisa peka dan dapat membantu membangun literasi di media sosial, seperti bincang batasan, jaga reputasi, tegas berteman, ajarkan settings keamanan hindari postingan provokatif dan kami ingatkan bahwa segala bentuk macam postingan di internet itu abadi artinya jangan posting atau komentar sembarangan,” ujarnya.
Dari tujuh macam kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pencabulan, sodomi, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, aborsi dan prostitusi yang saat ini marak via Online, hampir semua sudah memiliki banyak kasus.
“Biasanya pelakunya orang terdekat si korban, seperti orang tua, guru, tetangga, saudara. Kalau orang lain itu biasanya mereka seperti mucikari yang mempekerjakan anak dibawah umur atau eksploitasi anak,” katanya
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, Uut Lutfi, mengatakan, meskipun adanya LPA di Banten baru seumur jagung, namun presentasi laporan kasus kekerasan seksual sudah semakin meningkat.
“Dari catatan akhir tahun sebanyak 52 persen dari keseluruhan kasus yang di tangani. Rata-rata kasusnya dilakukan oleh orang tua kandung korban, ayah tiri bahkan oknum guru yang seharusnya mendidik malah menjerumuskan,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap dengan kasus yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini harus menjadi perhatian dari semua pihak, termasuk juga Pemerintah Daerah.
“Kita perlu pemerintah daerah yang bisa menangani khusu kekerasan seksual, karena proses hukuman Tuhan itu tidak cukup. Mayoritas pengaduan kami terima dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang dengan motif berbeda-beda,” ungkapnya. (Wirda Garizahaq/risawirda@gmail.com)
