SERANG – Tiga pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang resmi berstatus tersangka. Ketiga pegawai itu ditetapkan tersangka oleh penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten setelah diperiksa secara maraton pada Senin (24/7) dan Selasa (25/7).
“Dua-duanya ada. Dari Dishub Kota Serang satu orang dan dari Disdukcapil Kabupaten Pandeglang ada dua orang. Itu informasi yang saya dapat,” kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Zaenudin kepada Radar Banten, Kamis (27/7).
Zaenudin mengaku belum menerima informasi detail mengenai identitas tiga pegawai yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Saya belum dapat informasi soal itu,” ucap Zaenudin.
Wakil Direktur Reskrimsus Polda Banten AKBP Nunung Syaifuddin mengaku, proses pemeriksaan dugaan pungli oleh 18 pegawai Dishub Kota Serang dan Disdukcapil Kabupaten Pandeglang masih berjalan. “Kita sudah menentukan beberapa orang tersangka. Meskipun dari semua yang kita amankan, bukan semuanya tersangka kan,” kata Nunung tanpa menyebutkan identitas tersangka.
Diketahui, 18 pegawai itu diamankan oleh tim Saber Pungli Provinsi Banten pada Senin (24/7) dan Selasa (25/7). Ke-18 pegawai itu terdiri atas enam pegawai Dishub Kota Serang dan 12 pegawai Disdukcapil Kabupaten Pandeglang. Enam pegawai Dishub Kota Serang ialah dua orang aparatur sipil negara (ASN) berinisial AW dan FR, satu orang tenaga kerja kontrak (TKK) berinisial AS. Tiga orang lagi berstatus tenaga kerja sukarela (TKS) berinisial AL, MAR, dan Mun.
Sementara, ke-12 pegawai Disdukcapil yang berstatus ASN ialah IK, EY, MM, AJ, dan AF. Lalu, AM, KN, LAP bertatus TKK. Sisanya, Imw, Fuj, InK berstatus TKS. Namun, penyidik tidak menahan ketiga tersangka dengan alasan tertentu. “Penyidik memiliki pertimbangan sendiri. (Seperti-red), ada yang sakit atau dalam kondisi hamil. Ada juga ASN yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tetapi, kita berikan tanggung jawab wajib lapor,” jelas Nunung.
Sementara itu, Bupati Irna Narulita mengaku, menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Mengenai adanya pegawai Disdukcapil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, orang nomor satu di Kabupaten Pandeglang itu menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum.
“Ini menjadi pelajaran bagi ASN yang rusak, kita juga akan melakukan evaluasi terhadap semua kinerja para ASN ini. Gembleng lagi para ASN kita agar tidak melakukan hal yang sama,” katanya.
Irna menegaskan, kasus dugaan pungli yang melibatkan anak buahnya itu dapat dijadikan pelajaran bagi ASN yang lain. Pantauan Radar Banten di Disdukcapil Pandeglang kemarin, dua belas pegawai Disdukcapil yang sempat diamankan tim Saber Pungli Provinsi Banten tidak terlihat di kantor. Namun, pelayanan di Disdukcapil Pandeglang masih berjalan normal. Masyarakat masih membuat berbagai keperluan surat-surat penting. Kepala Disdukcapil Kabupaten Pandeglang Tb Saprudin belum dapat dikonfirmasi.
Untuk diketahui, dugaan pungli pada Dishub Kota Serang berasal dari pungutan uji emisi kendaraan. Enam pegawai Dishub Kota Serang diamankan tim Saber Pungli Provinsi Banten lantaran tetap memungut biaya uji emisi kendaraan. Padahal, dua alat uji emisi kendaraan tidak dapat berfungsi.
Dugaan pungli juga melibatkan 12 pegawai Disdukcapil Kabupaten Pandeglang. Tim Saber Pungli Provinsi Banten menyita uang sebesar Rp 2,1 juta lebih dari InK dan MM.
“Semua karena terkait perbuatan melawan hukum. Ini kan harus ada bukti materil dan formalnya,” kata Nunung. (Merwanda-Adib F/RBG)
