CILEGON – Wali Kota Cilegon non aktif, Tb Iman Ariyadi belum mendapat kepastian akan mendapatkan bantuan hukum dari Pemkot Cilegon. Iman ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap perizinan Amdal pembangunan mal Transmart Cilegon.

“Biasanya kalau untuk kasus pidana, Pemkot tidak bisa kasih bantuan hukum,” ujar Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/9) kemarin.

Namun demikian, ia mengungkapkan bantuan hukum kepada Iman lebih kepada perseorangan, keluarga maupun partai pengusungnya. “Soal bantuan hukum tergantung permintaan keluarga. Karena Pak Iman masih ada keluarga dan di situ mereka juga akan mengupayakan pengacara. Ditambah Golkar juga mau kasih bantuan hukum,” katanya.

Edi mengaku akan terus berkomunikasi terhadap Iman yang saat ini masih ditahan oleh KPK. Komunikasi yang akan dilakukan berurusan dengan pembangunan dan kebijakan pemerintah yang telah berjalan. “Tetap saya juga konsultasi ke Pak Iman. Tapi kalau saat ini belum bisa, kan masih beberapa hari (diamankan KPK),” ucapnya.

Selain komunikasi dengan Wali Kota Cilegon non aktif, Edi juga mengaku akan terus konsultasi dengan pihak Kemendagri dan Pemprov Banten. “Saya ada wewenang penuh, tapi untuk investasi ataupun rotasi pejabat harus dikonsultasikan ke Kemendagri dan Gubernur Banten. tapi kalau untuk beberapa proyek yang sudah jalan dan menggunakan APBD Cilegon itu enggak harus konsultasi lagi,” tuturnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)