SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten akan melakukan kajian secara komprehensif terkait kemungkinan kelanjutan penambangan pasir laut di wilayah pesisir utara Banten. Menurut Andika, dasar dari akan diperbolehkan atau tidaknya penambangan pasitr laut kembali adalah sejauh mana penambangan tersebut menguntungkan atau merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup.
“Pemprov akan melakukan kajian soal itu. Kajian akan dilakukan secara komprehensif. Yang jelas semuanya harus berbasis kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Andika menjawab pers, Kamis (12/11), yang menanyakan terkait kemungkinannya dilanjutkannya kembali penambangan pasir laut di pesisir utara Banten menyusul dicabutnya moratorium reklamasi di Teluk Jakarta oleh pemerintah pusat.
Dikatakan Andika, Pemprov Banten sendiri sejauh ini belum mengambil kenijakan apa pun terkait kelanjutan penambangan pasir laut tersebut. Kebijakan pemprov, kata Andika, baru akan diambil setelah hasil kajian yang akan dilakukan pemprov menghasilkan rekomendasi.
Lebih jauh, Andika mengatakan, apa pun kebijakan pemprov nantinya dipastikan hal itu merupakan hasil kesepakatan bersama semua pihak terkait dan dilandaskan kepada regulasi yang berlaku. Anika menjamin jika pemprov akan mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga jika penambangan pasir laut tersebut memang berdampak negatif terhadap masyarakat, pemprov akan bersuara sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Bahkan secara pribadi, tentu saja kalau berkaca kepada yang sebelum-sebelumnya, saya tidak setuju (penambangan pasir laut),” imbuhnya seraya menegaskan, keberadaan penambangan pasir laut jangan sampai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.
Terkait pernyataan Kepala Bappeda Banten Hudaya sebelumnya yang menyebutkan bahwa penambangan pasir laut kemungkinan dilanjutkan pasca-dicabutnya moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh pemerintah pusat, Andika mengatakan, ”Kemarin Kepala Bappeda memang melaporkan kalau moratorium reklamasi di Jakarta dicabut, dan kemungkinannya penambangan pasir beroperasi kembali itu ada. Saya kira Kepala Bappeda itu konteks pernyataannya begitu.”
Meski begitu Andika mengaku akan melakukan konfirmasi terkait pernyataan Hudaya di sejumlah media massa yang menyebutkan penambangan pasir laut dapat dilanjutkan kembali pasca pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta oleh pemerintah pusat. “Nanti Kepala Bappeda akan kami mintai konfirmasinya,” ujarnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya menjelaskan, penambangan pasir laut yang sempat terhenti di perairan Banten bisa dilanjutkan asal telah melalui prosedur yang benar.
Salah satu yang harus dipenuhi sebelum penambangan tersebut dilakukan yaitu analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Sepanjang proses Amdalnya benar, tidak masalah. Karena ujungnya di Amdal. Izin tidak akan keluar jika Amdalnya tidak keluar,” ujar Hudaya, Rabu (11/10).
Menurut Hudaya, analisa Amdalnya harus benar dan objektif. Dan yang melakukan proses tersebut adalah orang-orang ahli. Bukan hanya di bidang sumber daya alam, namun juga di bidang masyarakatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi menjelaskan, dengan adanya pencabutan moratorium tersebut, kegiatan penambangan pasir di Banten kembali dilanjutkan karena Banten merupakan daerah sumber bahan material reklamasi. Eko menjelaskan, sejauh ini belum ada permintaan pasir laut untuk kegiatan proyek besar tersebut. Sebelum permintaan tersebut ada, Eko mengaku akan berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kita coba bahas dulu, apa yang mesti dilakukan pemerintah daerah. Kita sampai sekarang masih menunggu arahan tertulis dari pemerintah pusat. Sampai sekarang (moratorium) belum diteruskan ke daerah,” ujarnya. (Coffeandchococake@gmail.com)
